Ulasan Hukum Mengenai Perusahaan, Karakteristik, Modal Disetor, Modal Dasar dan Modal Ditempatkan PT

aktiva tetap

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam mendirikan sebuah PT, modal usaha merupakan salah satu komponen yang terpenting. Dalam Perseroan Terbatas (“PT”), modal dibagi menjadi 3 jenis:

Baca juga artikel ini:

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  4. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  5. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  6. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  7. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
  • Modal dasar: seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar.
  • Modal ditempatkan: jumlah modal yang sudah diambil dan disanggupi untuk dilunasi untuk dimiliki oleh pemegang atau pemilik saham.
  • Modal disetor: modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (“UUPT”), ada 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Berikut adalah perbedaan 3 jenis modal tersebut:

Modal Dasar Perseroan Terbatas

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar (“AD”), yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan dalam AD PT tersebut.

Meskipun pada awalnya UUPT menentukan modal dasar PT adalah minimal berjumlah Rp50 juta, ketentuan ini sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”).

Kini, berdasarkan PP 29/2016, tidak ada lagi jumlah minimum modal dasar dan jumlah modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Namun, khusus untuk sektor-sektor usaha tertentu, tetap terdapat batasan minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas (“PT”). Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan “nilai nominal yang murni” (hal. 233).   Mengenai modal dasar PT, Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 32 UU PT mengatur sebagai berikut:

  • Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
  • Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”) juga mengatur bahwa modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Ini berarti, tidak ditetapkan lagi batas minimum modal dasar PT.   Akan tetapi, untuk PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasar PT harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modal Ditempatkan Perseroan Terbatas

Selain modal dasar, dikenal pula modal ditempatkan yang dicantumkan dalam format isian untuk memperoleh pengesahan badan hukum PT serta dicantumkan dalam anggaran dasar PT. M. Yahya Harahap menjelaskan modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar (hal. 236).   Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki (hal. 236).   Patut dicatat, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan penyetoran yang sah.

Dari keseluruhan jumlah modal dasar PT, pendiri atau pemegang saham mengambil sejumlah saham dari modal tersebut yang disanggupi untuk dilunasinya untuk dimiliki, meskipun ada yang sudah dibayar dan ada yang belum. Jumlah saham yang sudah diambil dan disanggupi untuk dilunasi tersebutlah yang dinamakan modal ditempatkan.

Modal Disetor Perseroan Terbatas

Arti modal disetor menurut M. Yahya Harahap adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (hal. 236).   Ketentuan mengenai modal disetor merujuk pada bunyi Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT yang juga mengatur modal ditempatkan di atas.   Selain itu, pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, sehingga, paling sedikit 25% dari modal dasar harus (hal. 236):  

Jenis modal yang terakhir, yaitu modal disetor. Modal disetor ini adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang saham atau pemiliknya sebagai pembayaran/pelunasan untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya. UUPT mensyaratkan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh saat pendirian PT.

  1. Telah ditempatkan, dan
  2. Telah disetor penuh pada saat pendirian PT.

5 Bentuk Badan Usaha Beserta Karakteristiknya

Di Indonesia terdapat beberapa jenis bentuk usaha yang diakui,  dimana masing-masing bentuk usaha memiliki karakteristik yang membedakan satu sama lain. Adapun 5 bentuk usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang paling sederhana, di mana kepemilikannya hanya dimiliki satu orang dan biasanya memiliki modal yang kecil, kuantitas produksi yang terbatas, dan menggunakan alat yang sederhana. Meskipun bentuknya perseorangan, bentuk usaha ini tetap membutuhkan izin usaha. Namun, dokumen yang menjadi persyaratan untuk memperoleh izin ini lebih mudah dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

Dengan memilih badan usaha ini, berarti Anda bertanggung jawab penuh atas setiap kegiatan usaha dan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Bukan hanya itu, Anda juga harus terbiasa dengan beberapa keterbatasan seperti modal, operasional, maupun keterbatasan akses terhadap pasar yang lebih besar. Selain itu, aset dari bentuk usaha ini adalah aset pribadi yang Anda miliki.

Hal ini tentu sangat merugikan ketika Anda berada pada kondisi bisnis yang kurang baik, misalnya memiliki utang yang cukup banyak dan penjualan Anda sedang turun. Jika hal ini terjadi, seluruh kekayaan pribadi Anda dapat diambil untuk membayar utang usaha Anda. Namun, kelebihan badan usaha ini adalah adanya kontrol penuh oleh Anda sebagai pemilik usaha dan tidak ada pemungutan pajak perusahaan.

2.Persekutuan Perdata

Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Persekutuan Perdata merupakan perjanjian dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dari Pasal tersebut, dapat diambil 3 poin utama dari persekutuan perdata yaitu:

  1. Perjanjian antara 2 orang atau lebih, artinya persekutuan perdata didasari oleh perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian.
  2. Memasukkan sesuatu (inbreng), artinya terdapat kontribusi dari masing-masing sekutu untuk persekutuan perdata, bisa berupa uang, barang, maupun jasa.
  3. Pembagian keuntungan, artinya setiap sekutu yang telah berkontribusi berhak mendapatkan keuntungan dari persekutuan perdata.

Bentuk usaha ini membutuhkan perjanjian yang dibuat dan disepakati kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam pendirian bisnis tersebut. Di mana hal-hal yang dijelaskan di atas akan dimasukkan ke dalam perjanjian, yaitu nilai kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, serta pengangkatan pengurus. Sama halnya dengan perusahaan perseorangan, dalam persekutuan perdata juga tidak terdapat pemisahan antara aset pribadi masing-masing sekutu dengan aset persekutuan perdata.

3. Firma

Pada dasarnya, Firma merupakan persekutuan perdata sehingga aturannya mengacu pada KUHPerdata. Namun, Firma juga diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menurut Pasal 16 KUHD, Firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan kegiatan usaha di bawah nama bersama. Adapun nama bersama yang dimaksud bisa berupa nama salah satu pihak, nama salah satu pihak dengan tambahan misalnya “Krisna & Partner”, kumpulan nama dari seluruh pihak, atau nama lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha firma misalnya “Firma Reparasi Kendaraan”.

Selain adanya nama bersama, perbedaan antara persekutuan perdata dan Firma terdapat pada adanya akta autentik yang perlu dibuat untuk mendirikan Firma. Akta pendirian tersebut antara lain mengatur tentang nama Firma, kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan bidang usaha yang dijalankan Firma, siapa pihak yang ditunjuk sebagai pengurus, dan masalah pembubaran Firma. Setelah akta pendirian dibuat, Firma perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Karena pada dasarnya Firma merupakan persekutuan perdata, maka dalam Firma juga  tidak terdapat pemisahan aset Firma dengan aset pribadi para sekutunya. Jika Firma memiliki utang dengan pihak ketiga dan tidak mampu melunasi utang tersebut, maka aset pribadi para sekutu dapat diambil untuk melunasi utang tersebut. Selain itu, pertanggungjawaban seluruh sekutu dalam Firma bersifat tanggung renteng, sehingga jika Firma memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga, maka seluruh sekutu wajib memenuhi kewajiban tersebut secara bersama-sama. Sebagai contoh, A dan B adalah sekutu Firma dan keduanya merupakan pengurus Firma. Kemudian A mengadakan perjanjian jual beli dengan Y untuk kepentingan Firma, namun ternyata Firma tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran sebesar Rp 100 juta. Dalam hal ini, A dan B wajib melunasi kewajiban pembayaran kepada Y.

4. Persekutan Komanditer (CV)

CV (commanditaire vennootschap) merupakan bentuk badan usaha yang didalamnya terjalin bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak hanya memberikan modal (sekutu pasif) dan pihak lain bertanggung jawab mengelola dan mengatur modal yang ada (sekutu aktif). CV atau Persekutuan Komanditer pada intinya merupakan persekutuan perdata, sehingga aturan mengenai persekutuan perdata dalam KUHPerdata juga berlaku bagi CV. Namun, CV juga diatur secara khusus dalam KUHD, di mana yang menjadi hal pembeda dari CV adalah adanya pihak yang hanya memberikan modal dan pihak lainnya yang bertugas sebagai pengurus CV.

Dalam KUHD diatur secara tegas bahwa sebagai sekutu pasif, ia tidak diperkenankan untuk menjalankan kepengurusan CV. Hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan CV dengan pihak ketiga, di mana sekutu pasif tidak akan terikat dengan kewajiban yang dibuat antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Misalnya, apabila terdapat gugatan dari pihak ketiga terhadap CV, maka sekutu pasif tidak akan terlibat.

Sama halnya dengan firma, CV juga membutuhkan akta pendirian yang mengatur tentang kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan, penentuan pengurus CV, serta pemberesan CV apabila terjadi pembubaran. Setelah akta pendirian dibuat, CV juga perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17/2018.

Dikarenakan bentuknya yang termasuk dalam persekutuan perdata, maka tidak terdapat pemisahan aset pribadi masing-masing sekutu dengan aset CV. Sehingga apabila CV memiliki utang dan aset yang dihasilkan CV tidak cukup untuk melunasi utang tersebut, maka aset pribadi sekutu aktif dapat diambil untuk melunasi utang tersebut. Sedangkan bagi sekutu pasif, ia tidak perlu bertanggung jawab atas utang tersebut dan hanya akan menanggung kerugian sebesar modal yang ia keluarkan pada saat awal pendirian CV.

5. Perseroan Terbatas (PT)

Di antara keempat jenis bentuk usaha di atas, hanya Perseroan terbatas (PT) yang merupakan badan usaha berbadan hukum. Artinya, PT merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pendirinya sehingga PT dapat bertindak atas namanya sendiri. PT diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 40/2007, di mana PT diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi ke dalam saham. Artinya, masing-masing pendiri PT memasukkan modal berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dan modal tersebut terbagi ke dalam bentuk saham yang masing-masingnya memiliki nilai dan secara keseluruhan menjadi modal perusahaan.

Dalam hal ini, jumlah modal yang diberikan oleh masing-masing pendiri menentukan besaran persentase saham yang ia miliki. Misalnya terdapat 3 orang yang berencana mendirikan PT dengan total modal disetor sebesar Rp60 juta. Di mana A dan B masing-masing memberikan modal sebesar Rp15 juta, sedangkan C memberikan modal sebesar Rp30 juta. Dari pemberian modal tersebut, berarti A dan B masing-masing memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 25% sedangkan C memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 50%.

Lalu apa gunanya persentase kepemilikan saham ini ? Dalam PT, semakin banyak modal yang diberikan, maka semakin besar persentase kepemilikan saham yang akan dimiliki, sehingga pemegang saham tersebut memiliki hak suara lebih banyak untuk menentukan kebijakan perusahaan. Selain itu, pemegang saham tersebut juga bisa mendapatkan dividen dengan jumlah lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham lainnya yang memiliki persentase kepemilikan yang lebih kecil. Dalam PT, keuntungan dari PT dibagikan melalui dividen yang dihitung secara proporsional berdasarkan persentase kepemilikan saham.

Karakteristik PT berikutnya adalah kemudahan pengalihan saham. Di mana, jika suatu hari nanti terdapat pemilik saham yang ingin menjual sahamnya, maka tidak akan memengaruhi kegiatan operasional perusahaan dan tidak perlu melakukan pembubaran perusahaan, karena badan usaha ini dapat berganti kepemilikan kapan saja. Kelebihan lainnya adalah adanya kemudahan dalam mengajukan pinjaman ke bank untuk mendapatkan modal atau mencari investor.

Selain itu, jika Anda memilih badan usaha lainnya selain PT, mungkin Anda akan merasa khawatir akan aset pribadi yang Anda miliki. Namun, jika bisnis Anda dibuat dalam bentuk PT, maka terdapat pemisahan antara aset pribadi Anda sebagai pendiri PT dengan aset PT itu sendiri karena PT merupakan suatu badan hukum yang keberadaannya tidak melekat pada pendirinya. Sehingga, jika di kemudian hari terjadi masalah bisnis, misalnya tidak mampu membayar utang, aset pribadi Anda tidak akan digunakan hanya untuk melunasinya. Bukan hanya itu, memilih badan usaha PT juga bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan, sekaligus meningkatkan citra positif bagi bisnis. Anda pun akan secara bebas mengikuti beberapa proyek dari perusahaan swasta maupun proyek yang diinisiasi Pemerintah.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. Priston Tampubolon, S.H
  5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  15. Sejarah KUHP Di Indonesia
  16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  17. TUJUAN HUKUM PIDANA
  18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  49. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

  Referensi: Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.  


[1] Pasal 1 ayat (3) PP 29/2016 [2] Pasal 3 PP 29/2016 [3] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah[4] Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 15 ayat (1) huruf d UU PT [5] Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT [6] Pasal 33 ayat (3) UU PT