fbpx

Ulasan Mengenai Prinsip Kesaksian atau Keterangan Karena Mendengar Dari Orang Lain (testimonium de auditu)

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.

Lalu, apakah yang dimaksud MK dalam putusannya ini mencakup saksi testimonium de auditu? Dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang kamiakses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
  4. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
  5. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  7. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
  8. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  9. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  10. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  12. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  13. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  14. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  15. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  16. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  17. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  18. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  19. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  20. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  21. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  22. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

Tentang Saksi dalam Hukum Pidana dan Perdata

Dalam artikel Saksi dijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

  • INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM
    PERTANYAAN: Selamat Malam Pak Andri Marpaung SH !!! Perkenalkan saya Hendri Jokowi beralamat di Jakarta Pusat, Pak mohon bantuan dan saran hukumnya, saya membeli rumah yang masih dalam proses KPR di salah satu bank. Kemarin Proses pembelian ini tanpa diketahui oleh pihak bank sesuai dengan permintaan Penjual, mohon pencerahan hukumnya Pak bagaimana kekuatan hukum dan apa yang harus saya lakukan Pak ???. JAWABAN: Selamat Malam Pak Hendri Jokowi !!! Terimakasih atas pertanyaan Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa jual beli yang Bapak lakukan tersebut adalah Oper Kredit, dimana Bapak selaku Pembeli dalam hal ini …

    INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM Read More »

  • TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)
    Pertanyaan: Selamat Siang Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Poltak Simbolon dari Kota Bandung, Saya Ingin bertanya terkait Tindak Pidana Pencucian, yaitu Apakah semua Aset/Harta dari Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disita oleh Negara ??? dan Apabila ada korban dari Tindak Pidana Awal secara hukum bagaimana haknya serta bagaimana hak orang yang mempunyai piutang terhadap Terdakwa ???. Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Poltak Simbolon, untuk mejawab pertanyaan Bapak tersebut saya akan menjawabnya, yaitu sebagai berikut: Sebelumnya kita membahas terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terlebih dahulu kita memahami pengertian TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) …

    TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering) Read More »

  • Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan
    Pertanyaan: Selamat Malam Dan Salam Keadilan Senior Andri Marpaung SH, Perkenalkan nama saya David Fernandes, saya adalah seorang Pengacara Magang dari Jakarta Selatan, kemarin saya mendengar informasi hangat mengenai Putusan Mahkamah Konsitusi tentang Larangan Perusahaan Leasing Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jadi siapa yang berwenang melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia ??? Dan apabila jaminan fidusia dialihkan oleh Konsumen/Debitur bagaimana konsekuensi hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi ??? Mohon Penjelasannya !!! Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ …

    Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan Read More »

  • Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi
    Pertanyaan: Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Salam Hormat Pak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Makarim Hotman tinggal di Pekanbaru, Kemarin Adek saya ditangkap polisi tanpa memberitahukan kepada keluarga dan setelah dibawah Ke Polsek tiba-tiba dipindahkan ke Polres tanpa sepengetahuan kami keluarganya, yang menjadi pertanyaan saya apabila Polisi melaksanakan penangkapan, apa saja syarat-sayarat penangkapan ??? dan apa saja hak dari orang yang ditangkap serta tkalau ada kesalahan/kelalaian Polisi bagaimana langkah hukumnya Pak ??? Jawaban: Terimaksih atas pertanyaan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penangkapan ??? Sebagaimana dimaksud dalam …

    Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi Read More »

  • TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS, JUAL BELI HARTA WARISAN TIDAK SAH/BATAL
    Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Nadiem Makariem Wiranto tinggal di Kota Bandung. Singkatnya kami lima bersaudara dan kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Orang tua kami meninggalkan sebuah warisan berupa rumah, tokoh dan tanah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya kakak dan adek saya 4 saudara saya menjual semua harta warisan dan hasil penjualan tersebut sedidkitypun tidak diberikan kepada saya. Apakah jual beli tersebut sah ??? Dan bagaimana caranya agar hak saya diberikan ???. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN …

    TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS, JUAL BELI HARTA WARISAN TIDAK SAH/BATAL Read More »

  • Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
    Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Bunga Citra Lestari Lucinta dari Jakarta seorang Ibu rumah Tangga dan memiliki bisnis Konveksi, Di Masa sekarang ini semua serba sulit, Usaha saya memang lagi menurun, saya membuka beberapa cek kepada rekan Bisnis, Namun saat jatuh tempo cek tersebut kosong, sebelum cek tersebut jatuh Tempo saya sudah memberi tahukan agar cek tersebut jangan dulu di cair kan karena dananya tidak ada, pertanyaan saya apakah saya telah melakukan tindak pidana, karena rekan bisnis saya itu melaporkan saya ke Jalur Hukum. Terimakasih banyak Pak. Salam Keadilan Ibu Bunga Citra Lestari Lucinta di Jakarta Saya …

    Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata Read More »

  • Cara Membatalkan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
    Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, Saya Joko William dari Kota Bandung, saya ingin bertanya bisakah Sertifikat Hak Milik dibatalkan, Mohon dijawab Pak, Terima Kasih Salam Keadilan, saya akan menjawab sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU No.5/1960”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Berdasar kan itu terbit lah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan . Berdasarkan Hal tersebut ada Tiga (3) Cara …

    Cara Membatalkan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Read More »

  • Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah ?
    Salam Sejahtera Bapak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Raymond dari Kalimantan, saya ingin bertanya Apakah lahan yang dibeli dalam pertambangan emas dan batubara untuk kegiatan penambangan dapat dibalik nama atau disertipikatkan dan bukankah tanah yang dibebaskan tersebut harus dikembalikan ke Negara ??? Salam sejahtera Bapak Raymond, saya akan mencoba menjawab pertanyaan bapak. Pada dasarnya, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah . Wilayah Pertambangan: Perlu dipahami juga bahwa Wilayah Pertambangan (“WP”) …

    Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah ? Read More »

  • Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum ?
    Salam keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Johannes saya tinggal di kawasan pertambangan emas dan batubara. Saya sendiri adalah penambang tradisional. Kami menambang sendiri lahan milik masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana kedudukan kami secara hukum, mohon penjelasannya. Salam keadilan Pak, sebelumnya perlu saya sampaikan beberapa hal atas pertanyaan bapak. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“UU 4/2009”), dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“PP 22/2010”). Dalam UU 4/2009, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat (“WPR”) adalah salah …

    Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum ? Read More »

  • Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
    Selamat malam Bapak Andri Marpaung SH, Saya Ali Budiarjo dari Jakarta, Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sering memberikan tulisan – tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana caranya mendirikan Perusahaan/Perseroan Terbatas (PT), Terimakasih Selamat Malam juga Pak Ali Budiarjo, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan bapak. Sebelumnya perlu saya jelaskan sebagaimana menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseraon Terbatas (PT) dalam Pasal 1 berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan …

    Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan Read More »

  • SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
    Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak  Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Hendry Joko Sandi dari Jakarta. Saya adalah salah satu Pimpinan Redaksi di salah satu  Media Cetak dan Media Online di Jakarta Selatan. Baru-baru ini sangat dihebohkan adanya Larangan  mengenai pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Setempat, Bagaimana pendapat Bapak Andri Marpaung SH mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, mohon penjelasan dan pendapatnya Pak. Terimakasih. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Bapak  Hotmen Joko Sandi …

    SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Read More »

  • Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
    Pertanyaan: Salam Keadilan Pak Andri Marpaung SH !! Perkenalkan saya Ujang dari Kota Bandung, pada kesempatan ini saya ingin bertanya apa bedanya penipuan dan penggelapan, mohon penjelasannya !. Jawaban: Salam Keadilan Pak Ujang ! Terimakasih atas pertanyaannya pada kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan bapak adalah saya Tohonan Marpaung SH. Sebelum menjawab pertanyaan bapak terlebih dahulu saya memaparkan sebagai berikut: Bahwa Penipuan dan Penggelapan diatur dalam Pasal-Pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPidana , yaitu: A.Mengenai Penipuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana berbunyi:“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai …

    Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan Read More »

  • Apa Yang Menjadi Syarat Agar Suatu Perusahaan Dapat Dinyatakan Pailit/Bangkrut ?
    Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenankan saya Karny Joko di Jakarta Pusat, saya ingin bertanya apa syarat agar suatu perusahaan bisa dinyatakan pailit, mohon penjelasannya. Pembahsan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Karny Joko, saya Andri Marpaung SH akan menjawab pertanyaan Bapak, tapi sebelumnya perlu saya jelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu berbunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Selanjutnya mengenai akibat kepailitan, Pasal 21 …

    Apa Yang Menjadi Syarat Agar Suatu Perusahaan Dapat Dinyatakan Pailit/Bangkrut ? Read More »

  • RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh
    Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Makarim Hadiputro di dari Jakarta Timur, saya adalah pekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan, baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan mengenai Omnibus law yang mana sedang  dalam Rancangan Undang-Undang dan banyak ditentang para pekerja karena dianggap tidak memihak kepada pekerja. Mohon penjelasannya Pak !. Terimakasih. Pembahasan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak, pada kesempatan ini saya Andri Marpaung akan menjawabnya, akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan bapak saya terlebih dahulu menjelasakan apa yang dimaksud dengan Omnibus law atau omnibus bill. Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin, …

    RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh Read More »

  • Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya ? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia ?
    Pertanyaan: Salam keadilan Pak Andri Marpaung SH, sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kasih banyak karena bapak telah banyak membuat tips-tips hukum, karena dengan adanya tulisan mengenai hukum di Website Bapak yaitu www.lawyersclubs.com saya orang awam hukum sangat terbantu dan bisa belajar hukum. Untuk mepersingkat perkenanlkan saya Yuni Corona dari Jakarta Utara, Pak saya ingin bertannya apakah suatu hukum boleh bertentangan dengan hukum yang diatasnya dan bagaimana sebenarnya hirearki hukum itu yang berlaku di Indonesia, mohon penjelasannya pak. Terimaksih. Baca Juga https://www.lawyersclubs.com/ini-solusi-agar-peralihan-kpr-aman-secara-hukum-pengacara-andri-marpaung-sh-advokat-lawyer/ Jawaban: Salam keadilan dan terimakasih atas pertanyaannya Bu Yuni Corona, untuk menjawab pertanyaan ibu yang pertama mungkin yang ibu maksud …

    Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya ? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia ? Read More »

  • Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
    Pertanyaan Salam Negara Hukum Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Muhammad Luhut Herman dari Provinsi Kalimantan Selatan, Saya Ingin bertanya bagaimana cara melaporkan tindak pidana ke kepolisian ?. Terimakasih. Silahkan Baca Juga: INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUMhttps://www.lawyersclubs.com/ini-solusi-agar-peralihan-kpr-aman-secara-hukum-pengacara-andri-marpaung-sh-advokat-lawyer/ Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Muhammad Luhut Herman, sebelum mejawab pertanyaan Bapak terlebih dahulu saya jelaskan, yaitu sebagai berikut: Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “Delict” atau “Delictum” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, yaitu: Silahkan Baca Juga: Pasca Putusan Mahkamah …

    Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian Read More »

  • Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
    Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Mas Joko dari Jakarta Selatan, pada kesempatan ini ditengah ddampak Covid-19 saya ingin bertanya, bagaimana cara pengajuan penundaan pembayaran dan keringanan hutang ?. Terimakasih. Jawaban: Selam Keadilan Pak Joko, terimakasih atas pertanyaan bapak. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikelurakan atas dampak Pandemi Covid- 19 yang mana  berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Maka, demi menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan  aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid -19. …

    Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19 Read More »

  • Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
    Pertanyaan: Salam Keadilan Pak !. Terimakasih kepada Para Pengacara diwebsite: www.lawyersclubs.com yang selama ini memberikan pembelajaran hukum. Perkenalkan saya Jimmy dari Kota Tangerang, pada kesempatan ini saya ini bertanya Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru ?. Terimaksih Pembahasan: Salam Keadilan Pak ! Terimaskasih atas pertanyaan bapak, pada kesempatan ini saya Nikson Kennedy Marpaung, S.H., M.H., CLA akan menjawab pertanyaan bapak, sebelum masuk ke topic pembahasan saya terlebih dahulu mengulas tentang Cessie itu sendiri. Istilah Cessie berasal dari kata “Cedere” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain. Menurut …

    Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru. Read More »

  • Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ?
    Baca Juga: Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Husein Didu Luhut  tinggal di Jakarta Pusat ingin bertanya Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ?. Mohon penjelasannya Pak, terimakasih. Lihat Tim Kami Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Pembahasan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Husein Didu Luhut, pada kesempatan ini saya Andri Marpaung SH akan menjawab pertanyaan bapak, tepai sebelumnya perlu saya jelaskan, yaitu …

    Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ? Read More »

  • Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
    Berikut ini daftar nama-nama dan alamat kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat dan Jakarta. Mandiri KC Bandung Asia Afrika UtaraAlamat : Jl. Asia Afrika No. 107Telp. (022) 4207026, 420346,4336693Bandung Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS)Alamat : Jl. Pasteur No. 38Telp.Bandung PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.3Telp. (022) 4240457, 4240534, 4234610Fax. (022) 4240432,4214926Bandung PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)Alamat : Jl. Asia Afrika No. 57-59Telp. (022) 4200356Fax. (022) 432038Bandung PT Bank Tabungan Negara (BTN)Alamat : Jl. Jawa No. 7Telp. (022) 4232112Bandung Stasiun BandungAlamat : Jl. Kebon KawungTelp.Bandung PT …

    Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta Read More »

  • Kantor Pengacara Bandung
    Pengacara Bandung: Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tertib, dan tentram. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi. Keempat pilar ini sama pentingnya, mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Catur Wangsa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi, yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa …

    Kantor Pengacara Bandung Read More »

  • DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
    No. PBH KETUA NO. HP ALAMAT 1 PBH PERADI Cirebon Abdi Mujiono, S.H. 087829093787 Jl. Pangeran Diponegoro No. 26 Kesenden Kota Cirebon 45121 2 PBH PERADI Semarang Abu Khoer, S.H. 085865072067 Jl. Muradi Raya No. 40 Semarang 3 PBH PERADI Ruteng Erlan Yusran, S.H. 08123762385 Jl. Ulumbu No. 63 RT. 034 RW. X, Kel. Waru, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Flores, NTT 4 PBH PERADI Siantar Simalungun Kencana Tarigan, S.H. 08126413567 Jl. Narumonda Bawah No. 74, Pematangsiantar, Sumatera Utara 5 PBH PERADI Malang Husain Tarang, S.H. 081345646262 Jl. Janti Barat (Padepokan) No. 103, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa …

    DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA Read More »

  • Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
    TELEPON SEKTOR PERUSAHAAN1 Richeese Kuliner Indonesia (outket IP) Jl. Pasir kaliki 121-123 Bandung 022-6031671 Restaurant (P$B)2 Richeese Kuliner Indonesia (outlet PVJ) Jl. Sukajadi 137-139 Bandung 022-8206367 Restaurant (F&B)3 Richeese Kuliner Indonesia (outlet Pahlawan ) Jl. Pahlawan No. 13 Cihaurgeulis Bandung 022-82741676 Restaurant (F&B)4 PT. Henjaya Jl. H.Kurdi No. 14 Moch. Toha Bandung 022-5206600 Contracktor Eleccal5 PT. Wisma Resortama Propertindo Jl. Dr,Junjunan No. 96 Bandung 022-2060123 Jasa Perhotelan/Akomodasi/Penginapan6 Richeese Kuliner Indonesia (Head Ofic ) Jl. Soekarno Hatta No. 112 Bandung 022-6000666 Restaurant7 PT. Bank Mayapada Internasional Jl. Buah Batu No. 247 Bandung 022-7310026 Perbankan8 PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Jl.. Jend.Ahmad …

    Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung Read More »

  • 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
    Suku Batak dikenal memiliki suara yang merdu. Tak ayal banyak yang berprofesi sebagai penyanyi. Namun, siapa sangka ternyata banyak juga orang-orang berdarah Batak menjadi pengacara terkenal. Mereka disegani akibat berani membela klien di meja hijau. Berikut ini beberapa Pengacara Berdarah Batak yang terkenal di Indonesia, yaitu: Hotman Paris Hutapea Siapa tak kenal pengacara yang satu ini? Bang Hotman Paris sangat terkenal dengan gayanya yang flamboyan ini tidak  segan-segan memamerkan kekayaan dan kehidupan pribadinya melalui instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Pengacara yang lahir di Laguboti, 20 Oktober 1959 ini memiliki beberapa julukan karena kemampuannya dalam menangani kasus hukum, seperti ‘Raja Pailit’ dan pengacara …

    8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi Read More »

  • Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
    No Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Alamat 1 DPC Banda Aceh Kantor Advokat Zulfikar Sawang & Associates, Jl. Cut Meutia No. 39, Banda Aceh; 2 DPC Lhokseumawe Jl. Merdeka Timur No. 14, Cunda, Lhokseumawe, Aceh; 3 DPC Medan Gedung PERADI Medan, Jl. Sei Rokan No. 39, Medan , Telp: (061) 80512703; 4 DPC Padangsidimpuan Jl. Sudirman (Eks. Merdeka) No.210, Padangsidimpuan Telp (0634)27814 5 DPC Deli Serdang Dusun IV, Jl. P. Siantar No. 329, Desa Pagar Jati, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang – 20518 6 DPC Siantar Simalungun Jl. Besar Saribudolok, Kel. Panei Tongah, Kec. Panei, Kab. Simalungun 21161 7 DPC …

    Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia Read More »

  • TEORI-TEORI PEMIDANAAN
    Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa (Muladi Dan Barda Nawawi Arif:1984): Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa : (Chazawi Adami:2002): Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang …

    TEORI-TEORI PEMIDANAAN Read More »

  • TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
    Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus …

    TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN Read More »

  • Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
    Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Alamat: Jl. Telegrafia I  No.1, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40535 Website: www.lawyersclubs.com, HP: 082272188522 Kantor Hukum Togu M. Hutagalung, SH., MH. Dan Rekan Jl. Merdeka No.42, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117 KANTOR HUKUM SUPREME & REKAN Alamat: Jatihandap, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195 Telepon: 0822-7218-8522, Website: www.lawyersclubs.com Law Firm Perdana Muncul Jaya Alamat: Jl. Cibogo No.25, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164 Telepon: 0881-0230-13999, Website: www.lawyersclubs.com Kantor Pengacara Dr. Iur. Liona …

    Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi Read More »

  • Penasaran, Apa Sih Arti New Normal Dalam Pandemi Copid-19
    Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak  Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Joko dari Jakarta. Untuk mempersingkat waktu saya lansung menanyakan Apa yang dimaksud dengan New Normal kaitannya dengan Pandemi Copid-19, mohon penjelasan dan pendapatnya Pak. Terimakasih. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Bapak  Hotmen Joko, memang sekarang ini istilah New Normal atau kenormalan baru, sangat hangat diperbincangkan yang mana sebagai rencana yang diambil setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering disebut PSBB. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (20/5/2020), Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini …

    Penasaran, Apa Sih Arti New Normal Dalam Pandemi Copid-19 Read More »

  • Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
    Sejak mewabahnya Virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 memukul produktivitas perusahaan yang semakin menurun dan tidak stabil, baik perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun jasa. Akhir-akhir ini pimpinan perusahaan banyak yang mengeluh mengenai income perusahaan yang semakin menurun dikarenakan berkurangnya permintaan barang sejak mewabahnya Covid-19 sehingga menjadi salah satu hambatan untuk melakukan aktivitas diperusahaan. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kerja dari rumah atau istilah kerennya work from home menjadi salah satu faktor berkurangnya monitoring pimpinan perusahaan terhadap pekerjaan karyawan dibandingkan dengan bertatapan muka lansung apalagi karyawan tersebut tidak terbiasa kerja sendiri membuat motivasi kerja berkurang akibatnya semua pekerjaan …

    Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan Read More »

  • Profil Purnawirawan Mayor TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
    Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Mayor (Purn) TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila, lahir di Jeneponto tanggal 10 Juni 1978 putra dari Bapak Almarhum H Syamsul Bahri karaeng Situju , dulunya PNS Pemkab Jeneponto. Mayor TNI ( Purn ) Muhammad Saleh Karaeng Sila merupakan putra terbaik bangsa yang mempunyai jiwa Nasionalis tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabata, ras dan satatus sosial masyarakat. Muhammad Saleh adalah lulusan Akademi Militer (AKMIL) tahun 1999 dan beliau merupakan putra asal Lorong Macan jalan Sungai Kelara Bontosunggu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi …

    Profil Purnawirawan Mayor TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila Read More »

  • Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
    Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi ini terletak di sebelah DKI Jakarta sehingga banyak pendatang yang menetap di provinsi ini. Ibu kotanya ialah Bandung. Berikut ini tempat wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Gunung Tangkuban Perahu Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara Kota Bandung, dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, Gunung Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 2.084 Meter di atas permukaan laut atau sekitar 6.873 kaki. Suhu di gunung ini adalah 17 derajat Celcius pada siang …

    Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat Read More »

  • Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)
    Pertanyaan: Selamat Keadilan pak Andri Marpaung, Saya Mas Joko dari Jakarta, Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sering memberikan tulisan – tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana cara nya mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Terima Kasih. Jawaban: Salam Keadilan Pak Leo, sebelum saya memberikan pemaparan terkait Cara Mendirikan PT terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut: Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseraon Terbatas (PT) sebagaimana dalam Pasal 1 berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi …

    Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas) Read More »

  • Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending
    Perkembangan teknologi diera globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Perubahan dalam bidang keuangan saat ini adanya Fintech (Financial Technology) salah satunya Peer to Peer lending.. Menjamurnya fintech berbasis peer too peer lending di Indonesia sering menjadi masalah meskipun disisi lain juga jadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cepat dan mudah. Bahwa terhadap maraknya pinjaman online (Peer to peer Lending) maka pemerintah dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat serta menumbuhkan iklim …

    Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Read More »

  • Syarat Pembebasan Bersyarat -“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
    Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset Ulasan Mengenai Ada …

    Syarat Pembebasan Bersyarat -“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ” Read More »

  • SEGERA MILIKI RUMAH CIKUTRA HIGHLAND EXLUSIVE, VIEW PERBUKITAN, LOKASI STRATEGIS DEKAT PUSAT KOTA BANDUNG
    Sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah dan aset properti,  setelah sebelumnya sukses mengembangkan Perumahan Gondangdia 1 dan 2 di wilayah Bandung Timur, lebih tepatnya di kawasan Ujungberung. Setelah mengembangkan perumahan kelas menengah, PT Julian Mandiri melangkah ke segmen yang lebih tinggi di proyek terbaru. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum? Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah? Cara meminta pembatalan …

    SEGERA MILIKI RUMAH CIKUTRA HIGHLAND EXLUSIVE, VIEW PERBUKITAN, LOKASI STRATEGIS DEKAT PUSAT KOTA BANDUNG Read More »

Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Arti Testimonium De Auditu

Terstimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.[1] Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:[2]

  1. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
  • Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;
  • Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Bentuk keterangan tersebut dalam sistem hukum Common Law disebut dengan hearsay evidence.[3]

Testimonium De Auditu dalam Paktik

Penerapan terstimonium de auditu dalam praktik peradilan yaitu:

  1. Secara umum ditolak sebagai alat bukti

Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.[4]

  • Dikonstruksi sebagai persangkaan

Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.[5] Memang jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:[6]

  1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  2. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  3. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  4. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  5. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  6. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  7. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
  1. Testimonuim de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,
  • Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Yang menjadi pertanyaan apakah tindakan seperti itu dapat dibenarkan ? Yahya mengatakan, dapat. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkaan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.[7]

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Terstimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Terstimonium de auditu ditolak sebagai suatu alat bukti.Kesaksian Testimonium De Auditu Namun bagaimana pasca terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi? Apakah yang dimaksud MK dalam putusannya mencakup saksi testimonium de auditu ?.

Namun, dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana (hal. 42) yang kamiakses dari laman Komisi Yudisial antara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditudalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.

Ini artinya, terbuka peluang saksi testimonium de auditu tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  3. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  4. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  5. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  6. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  7. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  8. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  10. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  11. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  12. Sejarah KUHP Di Indonesia
  13. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  14. TUJUAN HUKUM PIDANA
  15. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  16. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  17. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  18. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  19. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  20. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  21. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  22. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  23. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  24. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  25. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  26. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  27. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  28. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  29. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  30. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  31. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  32. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  33. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  34. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  35. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  36. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  37. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  38. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  39. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  40. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  41. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  42. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  43. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  44. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  45. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  46. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  47. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Dasar hukum:

  1. Herzien Inlandsch Reglement;

Putusan:

  1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959;
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983;

Referensi:

Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Komisi Yudisial, diakses pada 31 Maret 2017 pukul 11.00 WIB


[1] Yahya Harahap, hal. 661

[2] Yahya Harahap, hal. 661

[3] Yahya Harahap, hal. 661

[4] Yahya Harahap, hal. 664

[5] Yahya Harahap, hal. 665

[6] Yahya Harahap, hal. 665

[7] Yahya Harahap, hal. 665

Leave a Comment

Your email address will not be published.