Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Saksi menurut KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010memperluasnya menjadi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi.
Lalu, apakah yang dimaksud MK dalam putusannya ini mencakup saksi testimonium de auditu? Dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang kamiakses dari laman Komisi Yudisialantara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditu dalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.
Dalam artikel Saksidijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
PERTANYAAN: Selamat Malam Pak Andri Marpaung SH !!! Perkenalkan saya Hendri Jokowi beralamat di Jakarta Pusat, Pak mohon bantuan dan saran hukumnya, saya membeli rumah yang masih dalam proses KPR di salah satu bank. Kemarin Proses pembelian ini tanpa diketahui oleh pihak bank sesuai dengan permintaan Penjual, mohon pencerahan hukumnya Pak bagaimana kekuatan hukum dan apa yang harus saya lakukan Pak ???. JAWABAN: Selamat Malam Pak Hendri Jokowi !!! Terimakasih atas pertanyaan Bapak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa jual beli yang Bapak lakukan tersebut adalah Oper Kredit, dimana Bapak selaku Pembeli dalam hal ini… Read more: INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUM
Pertanyaan: Selamat Siang Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Poltak Simbolon dari Kota Bandung, Saya Ingin bertanya terkait Tindak Pidana Pencucian, yaitu Apakah semua Aset/Harta dari Terdakwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disita oleh Negara ??? dan Apabila ada korban dari Tindak Pidana Awal secara hukum bagaimana haknya serta bagaimana hak orang yang mempunyai piutang terhadap Terdakwa ???. Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Poltak Simbolon, untuk mejawab pertanyaan Bapak tersebut saya akan menjawabnya, yaitu sebagai berikut: Sebelumnya kita membahas terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terlebih dahulu kita memahami pengertian TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)… Read more: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Money Laundering)
Pertanyaan: Selamat Malam Dan Salam Keadilan Senior Andri Marpaung SH, Perkenalkan nama saya David Fernandes, saya adalah seorang Pengacara Magang dari Jakarta Selatan, kemarin saya mendengar informasi hangat mengenai Putusan Mahkamah Konsitusi tentang Larangan Perusahaan Leasing Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jadi siapa yang berwenang melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia ??? Dan apabila jaminan fidusia dialihkan oleh Konsumen/Debitur bagaimana konsekuensi hukumnya Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi ??? Mohon Penjelasannya !!! Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’… Read more: Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan
Pertanyaan: Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Salam Hormat Pak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Makarim Hotman tinggal di Pekanbaru, Kemarin Adek saya ditangkap polisi tanpa memberitahukan kepada keluarga dan setelah dibawah Ke Polsek tiba-tiba dipindahkan ke Polres tanpa sepengetahuan kami keluarganya, yang menjadi pertanyaan saya apabila Polisi melaksanakan penangkapan, apa saja syarat-sayarat penangkapan ??? dan apa saja hak dari orang yang ditangkap serta tkalau ada kesalahan/kelalaian Polisi bagaimana langkah hukumnya Pak ??? Jawaban: Terimaksih atas pertanyaan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Penangkapan ??? Sebagaimana dimaksud dalam… Read more: Anda Harus Ketahui Ini Ketika Terjadi Penangkapan Yang Dilakukan Polisi
Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Nadiem Makariem Wiranto tinggal di Kota Bandung. Singkatnya kami lima bersaudara dan kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Orang tua kami meninggalkan sebuah warisan berupa rumah, tokoh dan tanah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya kakak dan adek saya 4 saudara saya menjual semua harta warisan dan hasil penjualan tersebut sedidkitypun tidak diberikan kepada saya. Apakah jual beli tersebut sah ??? Dan bagaimana caranya agar hak saya diberikan ???. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN… Read more: TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU AHLI WARIS, JUAL BELI HARTA WARISAN TIDAK SAH/BATAL
Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Bunga Citra Lestari Lucinta dari Jakarta seorang Ibu rumah Tangga dan memiliki bisnis Konveksi, Di Masa sekarang ini semua serba sulit, Usaha saya memang lagi menurun, saya membuka beberapa cek kepada rekan Bisnis, Namun saat jatuh tempo cek tersebut kosong, sebelum cek tersebut jatuh Tempo saya sudah memberi tahukan agar cek tersebut jangan dulu di cair kan karena dananya tidak ada, pertanyaan saya apakah saya telah melakukan tindak pidana, karena rekan bisnis saya itu melaporkan saya ke Jalur Hukum. Terimakasih banyak Pak. Salam Keadilan Ibu Bunga Citra Lestari Lucinta di Jakarta Saya… Read more: Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata
Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, Saya Joko William dari Kota Bandung, saya ingin bertanya bisakah Sertifikat Hak Milik dibatalkan, Mohon dijawab Pak, Terima Kasih Salam Keadilan, saya akan menjawab sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU No.5/1960”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Berdasar kan itu terbit lah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan . Berdasarkan Hal tersebut ada Tiga (3) Cara… Read more: Cara Membatalkan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
Salam Sejahtera Bapak Andri Marpaung SH, Perkenalkan saya Raymond dari Kalimantan, saya ingin bertanya Apakah lahan yang dibeli dalam pertambangan emas dan batubara untuk kegiatan penambangan dapat dibalik nama atau disertipikatkan dan bukankah tanah yang dibebaskan tersebut harus dikembalikan ke Negara ??? Salam sejahtera Bapak Raymond, saya akan mencoba menjawab pertanyaan bapak. Pada dasarnya, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara, dalam hal ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah . Wilayah Pertambangan: Perlu dipahami juga bahwa Wilayah Pertambangan (“WP”)… Read more: Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah ?
Salam keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Johannes saya tinggal di kawasan pertambangan emas dan batubara. Saya sendiri adalah penambang tradisional. Kami menambang sendiri lahan milik masyarakat selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana kedudukan kami secara hukum, mohon penjelasannya. Salam keadilan Pak, sebelumnya perlu saya sampaikan beberapa hal atas pertanyaan bapak. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (“UU 4/2009”), dan lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“PP 22/2010”). Dalam UU 4/2009, kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan rakyat (“WPR”) adalah salah… Read more: Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum ?
Selamat malam Bapak Andri Marpaung SH, Saya Ali Budiarjo dari Jakarta, Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sering memberikan tulisan – tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana caranya mendirikan Perusahaan/Perseroan Terbatas (PT), Terimakasih Selamat Malam juga Pak Ali Budiarjo, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan bapak. Sebelumnya perlu saya jelaskan sebagaimana menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseraon Terbatas (PT) dalam Pasal 1 berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan… Read more: Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Hendry Joko Sandi dari Jakarta. Saya adalah salah satu Pimpinan Redaksi di salah satu Media Cetak dan Media Online di Jakarta Selatan. Baru-baru ini sangat dihebohkan adanya Larangan mengenai pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Setempat, Bagaimana pendapat Bapak Andri Marpaung SH mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, mohon penjelasan dan pendapatnya Pak. Terimakasih. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Bapak Hotmen Joko Sandi… Read more: SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
Pertanyaan: Salam Keadilan Pak Andri Marpaung SH !! Perkenalkan saya Ujang dari Kota Bandung, pada kesempatan ini saya ingin bertanya apa bedanya penipuan dan penggelapan, mohon penjelasannya !. Jawaban: Salam Keadilan Pak Ujang ! Terimakasih atas pertanyaannya pada kesempatan ini yang akan menjawab pertanyaan bapak adalah saya Tohonan Marpaung SH. Sebelum menjawab pertanyaan bapak terlebih dahulu saya memaparkan sebagai berikut: Bahwa Penipuan dan Penggelapan diatur dalam Pasal-Pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHPidana , yaitu: A.Mengenai Penipuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana berbunyi:“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai… Read more: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenankan saya Karny Joko di Jakarta Pusat, saya ingin bertanya apa syarat agar suatu perusahaan bisa dinyatakan pailit, mohon penjelasannya. Pembahsan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Karny Joko, saya Andri Marpaung SH akan menjawab pertanyaan Bapak, tapi sebelumnya perlu saya jelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu berbunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”. Selanjutnya mengenai akibat kepailitan, Pasal 21… Read more: Apa Yang Menjadi Syarat Agar Suatu Perusahaan Dapat Dinyatakan Pailit/Bangkrut ?
Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Makarim Hadiputro di dari Jakarta Timur, saya adalah pekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Selatan, baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan mengenai Omnibus law yang mana sedang dalam Rancangan Undang-Undang dan banyak ditentang para pekerja karena dianggap tidak memihak kepada pekerja. Mohon penjelasannya Pak !. Terimakasih. Pembahasan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak, pada kesempatan ini saya Andri Marpaung akan menjawabnya, akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan bapak saya terlebih dahulu menjelasakan apa yang dimaksud dengan Omnibus law atau omnibus bill. Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin,… Read more: RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja/Buruh
Pertanyaan: Salam keadilan Pak Andri Marpaung SH, sebelumnya saya mengucapkan terimakasih kasih banyak karena bapak telah banyak membuat tips-tips hukum, karena dengan adanya tulisan mengenai hukum di Website Bapak yaitu www.lawyersclubs.com saya orang awam hukum sangat terbantu dan bisa belajar hukum. Untuk mepersingkat perkenanlkan saya Yuni Corona dari Jakarta Utara, Pak saya ingin bertannya apakah suatu hukum boleh bertentangan dengan hukum yang diatasnya dan bagaimana sebenarnya hirearki hukum itu yang berlaku di Indonesia, mohon penjelasannya pak. Terimaksih. Baca Juga https://www.lawyersclubs.com/ini-solusi-agar-peralihan-kpr-aman-secara-hukum-pengacara-andri-marpaung-sh-advokat-lawyer/ Jawaban: Salam keadilan dan terimakasih atas pertanyaannya Bu Yuni Corona, untuk menjawab pertanyaan ibu yang pertama mungkin yang ibu maksud… Read more: Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya ? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia ?
Pertanyaan Salam Negara Hukum Bapak Pengacara Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Muhammad Luhut Herman dari Provinsi Kalimantan Selatan, Saya Ingin bertanya bagaimana cara melaporkan tindak pidana ke kepolisian ?. Terimakasih. Silahkan Baca Juga: INI SOLUSI AGAR PERALIHAN KPR AMAN SECARA HUKUMhttps://www.lawyersclubs.com/ini-solusi-agar-peralihan-kpr-aman-secara-hukum-pengacara-andri-marpaung-sh-advokat-lawyer/ Jawaban: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Muhammad Luhut Herman, sebelum mejawab pertanyaan Bapak terlebih dahulu saya jelaskan, yaitu sebagai berikut: Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “Delict” atau “Delictum” dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, yaitu: Silahkan Baca Juga: Pasca Putusan Mahkamah… Read more: Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Mas Joko dari Jakarta Selatan, pada kesempatan ini ditengah ddampak Covid-19 saya ingin bertanya, bagaimana cara pengajuan penundaan pembayaran dan keringanan hutang ?. Terimakasih. Jawaban: Selam Keadilan Pak Joko, terimakasih atas pertanyaan bapak. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang dikelurakan atas dampak Pandemi Covid- 19 yang mana berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Maka, demi menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid -19.… Read more: Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
Pertanyaan: Salam Keadilan Pak !. Terimakasih kepada Para Pengacara diwebsite: www.lawyersclubs.com yang selama ini memberikan pembelajaran hukum. Perkenalkan saya Jimmy dari Kota Tangerang, pada kesempatan ini saya ini bertanya Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru ?. Terimaksih Pembahasan: Salam Keadilan Pak ! Terimaskasih atas pertanyaan bapak, pada kesempatan ini saya Nikson Kennedy Marpaung, S.H., M.H., CLA akan menjawab pertanyaan bapak, sebelum masuk ke topic pembahasan saya terlebih dahulu mengulas tentang Cessie itu sendiri. Istilah Cessie berasal dari kata “Cedere” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain. Menurut… Read more: Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Diserahkan Bank atau developer Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
Baca Juga: Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi (MK), Perusahaan Leasing Tidak Bisa Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia, Akan Tetapi Harus Melalui Jalur Hukum Ke Pengadilan Pertanyaan : Salam Keadilan !!!!!, perkenalkan saya Husein Didu Luhut tinggal di Jakarta Pusat ingin bertanya Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ?. Mohon penjelasannya Pak, terimakasih. Lihat Tim Kami Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Pembahasan: Terimakasih atas pertanyaan Bapak Husein Didu Luhut, pada kesempatan ini saya Andri Marpaung SH akan menjawab pertanyaan bapak, tepai sebelumnya perlu saya jelaskan, yaitu… Read more: Bagaimana Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian ?
Berikut ini daftar nama-nama dan alamat kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terletak di kota Bandung, Jawa Barat dan Jakarta. Mandiri KC Bandung Asia Afrika UtaraAlamat : Jl. Asia Afrika No. 107Telp. (022) 4207026, 420346,4336693Bandung Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS)Alamat : Jl. Pasteur No. 38Telp.Bandung PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.3Telp. (022) 4240457, 4240534, 4234610Fax. (022) 4240432,4214926Bandung PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)Alamat : Jl. Asia Afrika No. 57-59Telp. (022) 4200356Fax. (022) 432038Bandung PT Bank Tabungan Negara (BTN)Alamat : Jl. Jawa No. 7Telp. (022) 4232112Bandung Stasiun BandungAlamat : Jl. Kebon KawungTelp.Bandung PT… Read more: Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
Pengacara Bandung: Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tertib, dan tentram. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi. Keempat pilar ini sama pentingnya, mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Catur Wangsa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbunyi, yaitu: Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa… Read more: Kantor Pengacara Bandung
TELEPON SEKTOR PERUSAHAAN1 Richeese Kuliner Indonesia (outket IP) Jl. Pasir kaliki 121-123 Bandung 022-6031671 Restaurant (P$B)2 Richeese Kuliner Indonesia (outlet PVJ) Jl. Sukajadi 137-139 Bandung 022-8206367 Restaurant (F&B)3 Richeese Kuliner Indonesia (outlet Pahlawan ) Jl. Pahlawan No. 13 Cihaurgeulis Bandung 022-82741676 Restaurant (F&B)4 PT. Henjaya Jl. H.Kurdi No. 14 Moch. Toha Bandung 022-5206600 Contracktor Eleccal5 PT. Wisma Resortama Propertindo Jl. Dr,Junjunan No. 96 Bandung 022-2060123 Jasa Perhotelan/Akomodasi/Penginapan6 Richeese Kuliner Indonesia (Head Ofic ) Jl. Soekarno Hatta No. 112 Bandung 022-6000666 Restaurant7 PT. Bank Mayapada Internasional Jl. Buah Batu No. 247 Bandung 022-7310026 Perbankan8 PT. Bank Mayapada Internasional Tbk Jl.. Jend.Ahmad… Read more: Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
Suku Batak dikenal memiliki suara yang merdu. Tak ayal banyak yang berprofesi sebagai penyanyi. Namun, siapa sangka ternyata banyak juga orang-orang berdarah Batak menjadi pengacara terkenal. Mereka disegani akibat berani membela klien di meja hijau. Berikut ini beberapa Pengacara Berdarah Batak yang terkenal di Indonesia, yaitu: Hotman Paris Hutapea Siapa tak kenal pengacara yang satu ini? Bang Hotman Paris sangat terkenal dengan gayanya yang flamboyan ini tidak segan-segan memamerkan kekayaan dan kehidupan pribadinya melalui instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Pengacara yang lahir di Laguboti, 20 Oktober 1959 ini memiliki beberapa julukan karena kemampuannya dalam menangani kasus hukum, seperti ‘Raja Pailit’ dan pengacara… Read more: 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
No Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Alamat 1 DPC Banda Aceh Kantor Advokat Zulfikar Sawang & Associates, Jl. Cut Meutia No. 39, Banda Aceh; 2 DPC Lhokseumawe Jl. Merdeka Timur No. 14, Cunda, Lhokseumawe, Aceh; 3 DPC Medan Gedung PERADI Medan, Jl. Sei Rokan No. 39, Medan , Telp: (061) 80512703; 4 DPC Padangsidimpuan Jl. Sudirman (Eks. Merdeka) No.210, Padangsidimpuan Telp (0634)27814 5 DPC Deli Serdang Dusun IV, Jl. P. Siantar No. 329, Desa Pagar Jati, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang – 20518 6 DPC Siantar Simalungun Jl. Besar Saribudolok, Kel. Panei Tongah, Kec. Panei, Kab. Simalungun 21161 7 DPC… Read more: Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
Pidana berasal dari kata straf dari bahasa Belanda, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa (Muladi Dan Barda Nawawi Arif:1984): Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Selanjutnya menurut Chazawi Adami, menyatakan bahwa : (Chazawi Adami:2002): Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang… Read more: TEORI-TEORI PEMIDANAAN
Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganutsingle track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus… Read more: TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners Alamat: Jl. Telegrafia I No.1, Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40535 Website: www.lawyersclubs.com, HP: 082272188522 Kantor Hukum Togu M. Hutagalung, SH., MH. Dan Rekan Jl. Merdeka No.42, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117 KANTOR HUKUM SUPREME & REKAN Alamat: Jatihandap, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195 Telepon: 0822-7218-8522, Website: www.lawyersclubs.com Law Firm Perdana Muncul Jaya Alamat: Jl. Cibogo No.25, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40164 Telepon: 0881-0230-13999, Website: www.lawyersclubs.com Kantor Pengacara Dr. Iur. Liona… Read more: Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
Pertanyaan: Salam Keadilan Bapak Andri Marpaung SH, perkenalkan saya Joko dari Jakarta. Untuk mempersingkat waktu saya lansung menanyakan Apa yang dimaksud dengan New Normal kaitannya dengan Pandemi Copid-19, mohon penjelasan dan pendapatnya Pak. Terimakasih. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Bapak Hotmen Joko, memang sekarang ini istilah New Normal atau kenormalan baru, sangat hangat diperbincangkan yang mana sebagai rencana yang diambil setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering disebut PSBB. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (20/5/2020), Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini… Read more: Penasaran, Apa Sih Arti New Normal Dalam Pandemi Copid-19
Sejak mewabahnya Virus Corona atau yang disebut dengan Covid-19 memukul produktivitas perusahaan yang semakin menurun dan tidak stabil, baik perusahaan yang bergerak dibidang produksi maupun jasa. Akhir-akhir ini pimpinan perusahaan banyak yang mengeluh mengenai income perusahaan yang semakin menurun dikarenakan berkurangnya permintaan barang sejak mewabahnya Covid-19 sehingga menjadi salah satu hambatan untuk melakukan aktivitas diperusahaan. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kerja dari rumah atau istilah kerennya work from home menjadi salah satu faktor berkurangnya monitoring pimpinan perusahaan terhadap pekerjaan karyawan dibandingkan dengan bertatapan muka lansung apalagi karyawan tersebut tidak terbiasa kerja sendiri membuat motivasi kerja berkurang akibatnya semua pekerjaan… Read more: Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners” : Mayor (Purn) TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila, lahir di Jeneponto tanggal 10 Juni 1978 putra dari Bapak Almarhum H Syamsul Bahri karaeng Situju , dulunya PNS Pemkab Jeneponto. Mayor TNI ( Purn ) Muhammad Saleh Karaeng Sila merupakan putra terbaik bangsa yang mempunyai jiwa Nasionalis tanpa membeda-bedakan suku, agama, jabata, ras dan satatus sosial masyarakat. Muhammad Saleh adalah lulusan Akademi Militer (AKMIL) tahun 1999 dan beliau merupakan putra asal Lorong Macan jalan Sungai Kelara Bontosunggu Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto provinsi Sulawesi… Read more: Profil Purnawirawan Mayor TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Provinsi ini terletak di sebelah DKI Jakarta sehingga banyak pendatang yang menetap di provinsi ini. Ibu kotanya ialah Bandung. Berikut ini tempat wisata unggulan di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Gunung Tangkuban Perahu Gunung Tangkuban Parahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara Kota Bandung, dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, Gunung Tangkuban Parahu mempunyai ketinggian setinggi 2.084 Meter di atas permukaan laut atau sekitar 6.873 kaki. Suhu di gunung ini adalah 17 derajat Celcius pada siang… Read more: Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
Pertanyaan: Selamat Keadilan pak Andri Marpaung, Saya Mas Joko dari Jakarta, Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan sering memberikan tulisan – tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah Bagaimana cara nya mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Terima Kasih. Jawaban: Salam Keadilan Pak Leo, sebelum saya memberikan pemaparan terkait Cara Mendirikan PT terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut: Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseraon Terbatas (PT) sebagaimana dalam Pasal 1 berbunyi: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yangmerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi… Read more: Bagaimana Cara Mendirikan PT (Perseroan Terbatas)
Perkembangan teknologi diera globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Perubahan dalam bidang keuangan saat ini adanya Fintech (Financial Technology) salah satunya Peer to Peer lending.. Menjamurnya fintech berbasis peer too peer lending di Indonesia sering menjadi masalah meskipun disisi lain juga jadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dengan cepat dan mudah. Bahwa terhadap maraknya pinjaman online (Peer to peer Lending) maka pemerintah dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat serta menumbuhkan iklim… Read more: Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset Ulasan Mengenai Ada… Read more: Syarat Pembebasan Bersyarat -“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah dan aset properti, setelah sebelumnya sukses mengembangkan Perumahan Gondangdia 1 dan 2 di wilayah Bandung Timur, lebih tepatnya di kawasan Ujungberung. Setelah mengembangkan perumahan kelas menengah, PT Julian Mandiri melangkah ke segmen yang lebih tinggi di proyek terbaru. Baca juga artikel ini: Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum? Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah? Cara meminta pembatalan… Read more: SEGERA MILIKI RUMAH CIKUTRA HIGHLAND EXLUSIVE, VIEW PERBUKITAN, LOKASI STRATEGIS DEKAT PUSAT KOTA BANDUNG
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.” Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam… Read more: Ulasan Mengenai Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Serta Perbedaannya Dengan Kepalititan-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang diusulkan bupati/wali kota. Penetapan UMK 2023 tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Penetapan UMK 2023. “Keputusan ini menurut Pak Gubernur sudah berdasarkan berbagai pertimbangan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Taufik Rahmat Garsadi pada pengumuman penetapan UMK 2023 kabupaten/kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/12/2022) malam. Menurut Taufik, Gubernur telah menetapkan UMK 2023 kabupaten/kota sesuai peraturan berlaku, aspirasi bebagai pihak, dan pandangan dari para pakar dan akademisi. Dari pengumuman tersebut,… Read more: PEKERJA DAN PENGUSAHA HARUS PAHAM ! UPAH MINIMUM KABUPATEN & KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 –<strong><a href="http://www.lawyersclubs.com/">“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s</a></strong>
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. “Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1). Dua tersangka itu masing-masing Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 Lukas Enembe (LE) dan pihak swasta/Direktur PT… Read more: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tetapkan Gubernur Papua Tersangka Dugaan Suap Proyek Infrastruktur di Papua-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Terhitung mulai 1 Januari 2023, Mahkamah Agung berharap seluruh permohonan pelimpahan berkas perkara pidana dilakukan melalui e-Berpadu. Implementasi e-Berpadu ini bertujuan dalam menciptakan efektivitas dalam pelayanan perkara pidana sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. e-Berpadu hadir dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-court yang pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. “e-Berpadu merupakan inisiasi dari Mahkamah Agung dalam rangka membuat efisien sistem administrasi pidana, sehingga bisa terjadi digitalisasi dari administrasi… Read more: Mahkamah Agung Mengimbau Seluruh Pengadilan Negeri Harus Terapkan e-Berpadu Mulai 1 Januari 2023–<strong><a href="http://www.lawyersclubs.com/">“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s</a></strong>
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Hukum dalam pembangunan mempunyai 4 fungsi yaitu hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagaimana Sunaryati Hartono mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal: An Introduction to the Philosophy of Law, yang menyatakan: “The first and simplest idea is that law exists in order to keep the peace in a given society, to keep the peace at all events and at any price. This is the conception of what may be called the stage of primitive law. Hukum juga sebagai sarana pembangunan,… Read more: UlASAN MENGENAI PEMBANGUNAN HUKUM PERDATA MELALUI YURISPRUDENSI-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
A Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berlaku menyeluruh mulai 1 Januari 2024. NIK menjadi NPWP diklaim lebih memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk laporan pajak tahunan atau SPT Tahunan. Khusus wajib pajak pribadi, dapat melaporkan SPT Tahunan untuk 2022 mulai 1 Januari 2023 hingga 31 Maret 2023. Cara mengetahui NIK terintegrasi dengan NPWP Ikuti langkah-langkah berikut: Masuk ke laman ereg.pajak.go.id. Selanjutnya, halaman akan menampilkan hasil pencarian yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak… Read more: Yuk Pahami Cara Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT Tahunan-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berpesan agar kegiatan festival budaya Bogor Street Festival Cap Go Meh yang selalu dibanggakan warga terus berlanjut sebagai simbol persatuan dan keberagaman yang selama ini diperjuangkan pemerintah kota bersama seluruh elemen masyarakat. Bima Arya yang mengenakan baju dengan corak khas Tionghoa berwarna merah dan celana hitam memberi sambutan di panggung utama Jalan Suryakencana tepatnya di depan Plaza Bogor, Minggu (5/2/2023). Dalam sambutannya, Bima menyatakan rasa haru karena pesta budaya ini dapat kembali digelar terbuka untuk masyarakat luas… Read more: Kegiatan Cap Go Meh Berlanjut Terus-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Praktik Good Corporate Governance yang baik dipercaya dapat menumbuhkan perusahaan agar selalu dapat berkembang lebih baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Tata Kelola Perusahaan atau lebih dikenal dalam bahasa asing sebagai Good Corporate Governance (GCG) menjadi suatu perangkat yang digunakan oleh korporasi sebagai sebuah proses untuk menjaga perusahaan dalam banyak aspek. Salah satu yang utama, keperluan adanya GCG diperuntukan bagi kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Implementasi GCG bagi korporasi memiliki keuntungan dari segi ekonomi baik untuk jangka pendek maupun panjang yang dapat menjadi pilar… Read more: Pahami Praktik Good Corporate Governance dalam Kegiatan Usaha Korporasi-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Kamis pagi naik Rp5.000 menjadi Rp1.033.000 per gram yang dipantau dari laman Logam Mulia. Sebelumnya, pada Rabu (8/2/2023), harga emas batangan Antam berada di level Rp1.028.000 per gram. Sedangkan harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp5.000 menjadi Rp918.000 per gram dibandingkan harga “buyback” pada Rabu (8/2) senilai Rp913.000 per gram. Untuk transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan… Read more: Harga Emas Hari Ini Makin Meroket Naik Rp5000 Per Gram-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: BPHN dan MA mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan dan mencalonkan Kepala Desa/Lurah yang dinilai sebagai tokoh/pemimpin desa yang menjadi panutan, berprestasi, dan telah memberikan pengabdian terbaiknya sebagai Non Litigation Peacemaker. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan Anugerah Paralegal Justice Award bagi para Kades/Lurah yang telah berprestasi dan memberikan pengabdian terbaiknya untuk menyelesaikan berbagai konflik atau sengketa di lingkungan warganya. “Anugerah Paralegal Justice Award ini diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi para Kades/Lurah yang berprestasi, yang telah memberikan pengabdian terbaiknya untuk… Read more: Ajang ‘Paralegal Justice Award’ bagi Para Kades/Lurah Juru Damai Berprestasi-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Manchester City menyewa David Pannick sebagai pengacara dalam kasus dugaan pelanggaran Financial Fair Play. Pannick akan kembali membela Manchester City setelah Liga Premier mengajukan lebih dari 100 tuntutan terhadap klub sepak bola tersebut karena pelanggaran peraturan keuangan. Klub berjuluk The Citizens itu telah dirujuk ke komisi independen atas dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Mengutip Reuters, Manchester City diperkirakan membayar David Pannick sebesar 80 ribu pound sehari atau 400 ribu pound setara Rp7,3 miliar dalam satu pekan. Mengenal David Pannick David Pannick pengacara kondang yang pernah menangani… Read more: Manchester City Sewa Pengacara Top & Handal-“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya. Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa: “Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanan Pidana Mati… Read more: Ulasan Mengenai Hukuman Mati dan Tata Cara Pelaksanaannya–“Law Firm Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara umum, lelang adalah aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah “penjualan benda yang dibuka untuk publik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang semakin menurun atau meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman.” A. Prosedur dan tata cara penentuan Nilai Limit Lelang 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,… Read more: Ulasan Mengenai Prosedur Dan Tata Cara Penentuan Nilai Lelang –“Law Firm Dr.Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara umum, lelang adalah aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut. Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah “penjualan benda yang dibuka untuk publik dengan penawaran harga secara lisan atau tertulis yang semakin menurun atau meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman.” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi: Selanjutnya sesuai Pasal… Read more: Upaya Hukum Jika Objek Jaminan Dilelang di Bawah Harga Pasar-–“Law Firm Dr.Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. A. Sejarah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Adapun lokasi bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung dengan Luas Tanah adalah 5885 m2 dengan sertifikat Nomor : 4218/90 (Hak Guna Pakai). Pada tahun 1980 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat mendapat alokasi dana melalui APBN tahun 1980 Nomor : 90/Xlll/3/1980 tanggal 18 Maret 1980 yang peruntukannya adalah… Read more: Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. A. Sejarah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus B. Struktur Organisasi C. Wilayah Yurisdiksi Berdasarkan PP 16/1987, PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN KABUPATEN , sebagai berikut : Pasal 2 Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang meliputi : Pasal 4 (1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung setelah diperluas… Read more: Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Jadwal hari libur Lebaran dan cuti bersama Lebaran 2023 mengalami perubahan. Hal itu setelah Pemerintah memajukan libur cuti bersama Lebaran menjadi 19-20 April 2023 dan berakhir pada 25 April 2023. Sebelumnya, menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang diteken 11 Oktober 2022 lalu, cuti bersama Lebaran berlangsung pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023. Sementara Pemerintah menetapkan 22-23 April 2023 sebagai hari libur nasional untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, usulan memajukan cuti… Read more: Info Jadwal Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2023– “Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: PSM Makassar menjalani laga tandang melawan Madura United dalam laga pekan ke-32 Liga 1 2022/2023. Tim Juku Eja mencetak 2 gol cepat melalui Wiljan Pluim pada menit ke-4 dan menit ke-10. Laga Madura United Vs PSM Makassar berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (31/3/2023) pukul 21.30 Wita, pertandingan berjalan sengit di menit-menit awal pertandingan. Lini tengah kedua tim berjibaku berebut bola. Baca juga artikel ini: Kedua tim sama-sama kesulitan menembus pertahanan lawannya masing-masing. Pelanggaran justru lebih sering dilakukan Madura United maupun… Read more: PSM Makassar Melawan Madura United- “Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja mengundurkan diri hanya bisa dilakukan jika hal tersebut dilakukan atas kemauan pekerja yang bersangkutan, namun jika perusahaan memaksa pekerja mengundurkan diri dan menandatangani surat pengunduran diri (resign). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah ‘dipaksa’… Read more: Pekerja Harus Tolak Jika Perusahaan Menyuruh Mengundurkan Diri – “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang ditinggalkan Zainudin Amali telah resmi diisi sosok muda, Ariobimo Nandito Ariotedjo. Sosok yang lebih dikenal dengan nama Dito Ariotedjo itu resmi dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (3/4) sore. Dito, begitu dia disapa, adalah tim ahli Menko Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto yang juga ketua umum Partai Golongan Karya atau Golkar. Baca Juga Sebelum jadi orang kepercayaan Airlangga, Dito merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2016-2021. Dalam bidang olahraga, Dito sempat menjadi pemimpin… Read more: Menpora Baru Pengganti Pengganti Zainudin Amali, Cek Profil Dito Ariotedjo-Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pengertian utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan sebagai bagian dari transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebuah kasus seringkali kreditur kesulitan mencari cara menagih hutang ke orang yang susah bayar. Ada baiknya Anda mengetahui cara menagih hutang dengan baik dan tidak melanggar hukum. Kebanyakan kreditur menyewa jasa debt collector sebagai salah satu cara menagih haknya. Terkadang debt collector tersebut dapat menghalalkan segala cara untuk menagih seperti mengancam, memarahi, bahkan sampai menimbulkan kekerasan fisik. Menagihnya… Read more: Tips Hukum Mengenai Cara Menagih Utang Yang Benar – -“Law Firm Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Opini Hukum Penulis Artikel: Widodo Anggota (DPD LBH PETA JATIM) Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Tidak dapat dipungkiri maraknya kasus hukum mengenai Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Baca juga artikel berikut: Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media… Read more: “Mulutmu Harimaumu dan Jarimu Harimaumu” Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Sertifikat tanah adalah dokumen yang legal atas hak tanah dan penguasaan suatu lahan. Biasanya, sertifikat yang menjadi tanda bukti akan dibukukan dalam buku tanah. Buku tanah menjadi dokumen yang membuat seluruh data fisik dan yuridis tanah yang sudah ada haknya dan digunakan untuk kepentingan jual beli. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pasal 1 ayat 20 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan… Read more: Seluruh Masyarakat Harus Tahu, Jenis Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
Tentang perusahaan kami: MISI: MCI memiliki misi untuk memberikan layanan terbaik dengan meluluskan anggotanya untuk mendapatkan layanan eksklusif seperti kemudahan, produk yang menjanjikan dan jaringan yang bagus, serta harga yang kompetitif. MC-Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnis dengan meningkatkan kualitas, jenis produk, update sistem promosi dan sistem pendukung. VISI: MCI memiliki visi menjadi perusahaan pemasaran jaringan terbaik, guna mencapai kesejahteraan bagi anggotanya khususnya di bidang kesehatan dan keuangan. MENGAPA HARUS MCI ? Tahun 2020: Tahun 2019: Tahun 2018: Dan masih banyak lagi penghargaan yang telah dicapai MCI selengkapnya klik: Millionaire Club Indonesia Berawal dari keinginan untuk membangun individu-individu dalam masyarakat… Read more: Millionaire Club Indonesia
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (verbintenisscheppendeovereenkomst) atau perjanjian yang obligatoir. Adapun ketentuan Pasal… Read more: Syarat Sahnya Perjanjian-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: TikTok adalah aplikasi yang memberikan efek khusus yang unik dan menarik yang mudah digunakan pengguna dan memungkinkan mereka membuat video pendek dengan hasil yang keren untuk ditampilkan kepada teman dan orang lain. Aplikasi video sosial pendek ini memiliki banyak dukungan musik sehingga pengguna dapat melakukan pertunjukan seperti menari dan gaya bebas untuk mendorong kreativitas mereka menjadi pembuat konten. A. Sejarah Tik Tok Aplikasi TikTok berasal dari China dan diluncurkan pada awal September 2016 oleh seorang pengusaha bernama Zhang Yiming, yang juga pendiri perusahaan teknologi ByteDance.… Read more: Halo Tiktoker ! Kabar Gembira !!! Sudah Tahukah Anda Agar Video Yang Kamu Upload FYP Di TikTok Tahun 2023-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam kamus hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Menurut Pasal 1 ayat (17) KUHAP yang berbunyi: Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam KUHAP, penggeledahan tidak hanya terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, melainkan juga terhadap badan. Hal… Read more: Pahami Aturan Hukum Ini Ketika Kamu Digeledah Penegak Hukum-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara sederhana, merujuk pada makna gramatikal, sidang terbuka untuk umum adalah sidang yang bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Berkenaan dengan pertanyaan Anda perihal arti persidangan terbuka untuk umum ini, perlu diketahui bahwa salah satu hak terdakwa adalah diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.Tentang persidangan terbuka untuk umum ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP: Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Selanjutnya sidang untuk umum juga diatur… Read more: Ulasan Mengenai Makna Sidang Terbuka dan Tertutup untuk Umum-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan… Read more: Ulasan Mengenai Korupsi dan Berbagai Bentuknya-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 14 April 2023 mengakhiri polemik gegara Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 dan penjelasannya yang memberikan wewenang jaksa mengajukan peninjauan kembali. Amar Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia… Read more: Mahkamah Konsitusi: Tutup Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali -Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Dalam dunia usaha, suatu perusahaan garis hidupnya bisa untung dan berkembang pesat, namun disisi lain juga bisa menderita rugi dan grafiknya menurun bahkan acapkali kondisi keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya dan dinyatakan pailit. Banyak perusahaan maupun perorangan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pailit sendiri ialah sebuah sita umum harta debitur pailit demi membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Sita Umum harta ini dalam praktek pengurusannya dilakukan oleh kurator, sebagai pengampu atas harta debitur dimana… Read more: Ulasan Hukum Mengenai Wasiat Oleh Debitur Pailit-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Sita jaminan (conservatoir beslag), merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa, menguangkan atau menjual barang debitur yang disita. Tindakan hukum ini diambil oleh pengadilan mendahului putusan. Apabila dengan putusan hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga. Sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga menurut asanya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat pekara yang bersangkutan mempunyai putusan… Read more: Ulasan Mengenai Upaya Hukum Pembeli Terhadap Sita Jaminan Atas Tanah Yang Dibelinya-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi mencakup: Persyaratan Mendaftar Hak Cipta Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online Sumber:Indonesia.go.id Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s : Mengutip PriceIntelligently, predatory pricing adalah praktik menjual barang di bawah harga modal. Yang dimaksud dengan praktik predatory pricing ini pada dasarnya adalah dimana pelaku usaha menetapkan harga di bawah biaya produksi (merugi) demi menyingkirkan pesaing. Dengan demikian setelah para pesaingnya telah mati dan ia menguasai pasar, maka harga akan dinaikkan lebih tinggi dari harga pasar dan jauh dari harga produksi untuk meraup untung sebesar-besarnya. Dalam keadaan seperti ini, konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari si pelaku usaha karena para kompetitornya telah mati. Predatory pricing adalah salah satu… Read more: Ulasan Hukum Mengenai Praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) dan Sanksi Hukumnya-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
1.KEMANDIRIAN Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Kemandirian Institusional: Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kemandirian Fungsional: Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. 2.INTEGRITAS Integritas dan… Read more: PAHAMI 8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG RI-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Tanpa penjurusan, mahasiswa FH Unpar diharapkan menguasai semua cabang bidang hukum mulai dari hukum pidana, perdata, tata negara, sampai hukum internasional. Umumnya mahasiswa hukum yang menginjak semester tertentu akan diarahkan untuk mendalami cabang bidang hukum melalui penjurusan/peminatan. Tapi tak semua fakultas hukum menggunakan metode itu, salah satunya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Bandung. Meskipun sempat menerapkan penjurusan, tapi kampus yang berdiri sejak 1958 itu mulai mengubah metode tersebut. Fakultas Hukum Unpar sudah tidak menggunakan metode penjurusan lagi sebagai penegasan soal pemerataan kompetensi… Read more: Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum (Dekan Fakultas Hukum) Universitas Katolik Parahyangan: Berbagi ‘Jurus’ Agar Mahasiswa Kuasai Semua Hukum
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Tersangka Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu… Read more: Ulasan Mengenai Tata Cara Penanganan Tersangka Dan Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),“asas merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya.” Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Menurut A. Oka Mahendra memaknai asas hukum sebagai dasar-dasar umum yang ada dalam sebuah peraturan hukum, yang… Read more: Anak Hukum Harus Mengetahui 100 Asas-Asas Hukum-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pencucian uang secara sederhadana didefinisikan adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pengalaman Lawyer Andri Marpaung, S.H. dalam Penanganan Perkara Tindak… Read more: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang… Read more: Ulasan Mengenai Perlindungan Hukum dan Bagaimana Cara Memperolehnya-Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s
Info Bisnis Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: Secara umum, investor adalah seseorang atau sekelompok orang yang menanam modal untuk mendapatkan keuntungan dalam periode waktu tertentu. Namun tidak berarti investasi hanya mendatangkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, seorang atau sekelompok investor memerlukan insight tentang kondisi pasar modal agar dapat mengetahui potensi keuntungan dan kerugian dari suatu investasi. Dalam menjalankan perannya, investor adalah seseorang yang fokus untuk menggunakan aset berharga sebagai instrumen keuangan yang ekstensif. Itu artinya aset berharga yang diinvestasikan perlu menghasilkan keuntungan agar tidak terjadi kerugian. Adapun… Read more: Mau Jadi Investor Saham ? Pahami Dulu Istilah-istilah Dalam Dunia Bisnis Saham-Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.
Arti Testimonium De Auditu
Terstimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain.[1] Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah:[2]
Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;
Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu;
Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.
Bentuk keterangan tersebut dalam sistem hukum Common Law disebut dengan hearsay evidence.[3]
Testimonium De Auditu dalam Paktik
Penerapan terstimonium de auditu dalam praktik peradilan yaitu:
Secara umum ditolak sebagai alat bukti
Pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.[4]
Dikonstruksi sebagai persangkaan
Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.[5] Memang jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini:[6]
Testimonuimde auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,
Tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.
Yang menjadi pertanyaan apakah tindakan seperti itu dapat dibenarkan ? Yahya mengatakan, dapat. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkaan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.[7]
Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Terstimonium de auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Terstimonium de auditu ditolak sebagai suatu alat bukti.Kesaksian Testimonium De Auditu Namun bagaimana pasca terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi? Apakah yang dimaksud MK dalam putusannya mencakup saksi testimonium de auditu ?.
Namun, dalam sebuah Kajian Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 berjudul Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana (hal. 42) yang kamiakses dari laman Komisi Yudisialantara lain dijelaskan bahwa putusan ini mengakui saksi testimonium de auditudalam peradilan pidana, putusan ini merupakan cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana.
Ini artinya, terbuka peluang saksi testimonium de auditu tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa mengingat pentingnya putusan ini seyogianya penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya penyelenggaraan peradilan adalah untuk menemukan keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
