Ulasan Mengenai Cara Lawyer Menemukan Ribuan Koleksi Yurisprudensi demi Riset Hukum Menyeluruh –

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pro Plus hadir dengan empat fitur baru seperti, akses menyeluruh ke ribuan Precedent (koleksi yurisprudensi, landmark decision, dan putusan terpilih); permintaan terjemahan peraturan; 20 akun untuk akses ke Pusat Data dan Analisis Hukumonline; serta virtual discussion.Baca juga artikel ini:

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
2. Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
3. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
5. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
6. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
7. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
8. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
9. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
10. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
11. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
12. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
13. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
14. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
15. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
16. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
17. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
18. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
19. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
20. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?

Ius Curia Novit/Curia Novit Jus. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan memeriksa dan mengadilinya. Pada kondisi di mana peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang jelas terhadap satu hal, hakim memiliki wewenang untuk membentuk ketentuan atau kaidah hukum sendiri. Sebagian besar dari putusan ini melalui proses penelitian dan diuji selama bertahun-tahun dalam perkara-perkara selanjutnya, sampai akhirnya menjadi kaidah hukum yang diterima oleh hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. Putusan ini dikenal sebagai yurisprudensi; yang merupakan sumber hukum bagi pengadilan.

Bagi seorang pengacara atau legal counsel, pemahaman mumpuni terkait yurisrudensi amat krusial. Pasalnya, ketika melakukan pendampingan hukum, bukan tak mungkin keduanya akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak memiliki dasar hukum. Jika sudah begini, menilik ulang preseden yang sudah ada menjadi salah satu siasat, terlebih untuk memahami pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim ketika memutus sebuah perkara. Pemahaman inilah yang kemudian dapat menjadi dasar para pengacara/legal counsel untuk menyusun strategi memperkuat argumen dan meyakinkan hakim dengan lebih baik, karena pada akhirnya, putusan ini merupakan ‘hukum’ layaknya peraturan perundang-undangan.

-1. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
0. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
1. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
2. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
3. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
4. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
5. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Upaya Hukum Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Pada Kredit Macet
• Tips Menghindari Pasal Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penilaian Aset
• Ulasan Mengenai Ada Tiga Cara Pembagian Harta Warisan Di Indonesia
• Ancaman Pidana Penjara Bagi Pelaku Menjaminkan Sertifikat Orang Lain Tanpa Seiziin Pemegang Hak
• Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Penyelesaiannya

Hukumonline selalu berinovasi atas dasar kebutuhan para pengguna. Untuk memenuhi kebutuhan terkait yurisprudensi, Hukumonline meluncurkan Precedent, yang merupakan kumpulan putusan pengadilan di segala tingkatan yang menjadi kaidah hukum dan rujukan hakim/yurispudensi.

Robert Sidauruk, VP Premium Content Hukumonline mengatakan, meski cukup penting, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh praktisi hukum saat ini adalah kurangnya penyedia yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka untuk mengakses koleksi yurisprudensi yang user-friendly. Sekalipun ada, sumber-sumber tersebut sulit diakses karena tidak tersedia lengkap, ter-update, dan terintegrasi, sehingga sering kali para praktisi hukum kesulitan melakukan pencarian dengan tepat. Adapun akses menyeluruh terhadap Precedent merupakan salah satu manfaat yang ditawarkan oleh Hukumonline dalam paket terbaru, Pro Plus.

Pro Plus memuat sekitar 1.300 koleksi Precedent saat diluncurkan. Jumlah ini, akan terus bertambah dan diperbarui setiap hari. Telah dikategorikan berdasarkan unsur kaidah hukum, Precedent juga mudah digunakan, sebab setiap putusan maupun kaidah hukum dapat ditemukan melalui Search Engine Hukumonline.

“Para lawyer maupun legal counsel dapat mengakses informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Setiap putusan disertai kaidah hukum, dengan proses updating maupun riset putusan dilakukan secara mandiri oleh tim berpengalaman. Jenis putusan yang ada juga bervariasi, tidak hanya terbatas pada yurisprudensi atau landmark cases, tetapi juga putusan-putusan yang dianggap memiliki karakteristik yang menarik dan penting, ” Robert menambahkan.

Bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, akses penuh ke ribuan preseden bukan satu-satunya fitur yang ditawarkan oleh Pro Plus. Selain mendapatkan seluruh fitur yang sudah ada dalam Paket Profesional yakni Terjemahan Peraturan, Peraturan Konsolidasi, Premium Stories, dan Analisis Hukum dalam Hukumonline Pro (Indonesian Legal Brief, Indonesian Law Digest, serta Monthly Law Review), Anda juga dapat terhubung dengan tiga fitur baru kami, seperti:

1. Permintaan Terjemahan Peraturan

Sebagai pelanggan, nikmati kesempatan untuk melakukan permintaan terjemahan peraturan sesuai kebutuhan, dengan kuota sebanyak 15 kali dalam setahun.

2. Virtual Discussion

Melalui fitur ini, Anda dapat berdiskusi secara eksklusif dengan Tim Legal & Research Analysis Hukumonline terkait analisis hukum yang sudah dipublikasikan di Hukumonline Pro. Akses ini tersedia sebanyak delapan kali pertemuan virtual, untuk mendapatkan insight dari tim LRA.

3. Akses Lebih Banyak ke Analisis dan Pusat Data Hukumonline

Dapatkan pengalaman baru riset hukum yang lebih komplet dan terintegrasi, dengan 20 akun yang bisa Anda gunakan bersama rekan kerja untuk mengakses lebih dari 150 ribu koleksi perundang-undangan dan putusan di Hukumonline.

“Pro Plus merupakan bagian dari perjalanan panjang komitmen kami untuk menjawab tantangan institusi atau profesi Anda. Sebagai penyedia layanan informasi hukum pertama di Indonesia, kami juga ingin menjadi pilihan utama dan terbaik dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada perkembangan hukum Indoensia,” kata Chief Operating Officer Hukumonline, Jan Ramos Pandia. (Dikutip dari hukumonline).

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

-1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
0. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
1. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
2. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
3. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
4. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
5. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
8. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
9. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
10. Sejarah KUHP Di Indonesia
11. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
12. TUJUAN HUKUM PIDANA
13. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
14. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
15. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
16. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
17. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
18. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
19. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
20. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
21. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
22. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
23. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
24. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
25. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
26. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
27. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
28. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
29. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
30. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
31. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
32. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
33. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
34. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
35. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
36. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
37. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
38. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
39. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
40. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
41. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
42. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
43. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
44. Cara meminta pembatalan Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
45. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

• Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sering Dijumpai Istilah ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’, Apa Maksudnya ? “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
• Ulasan Hukum Mengenai Alasan Dan Dasar Hukum Penghentian Penyidikan – Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners
• PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2020TENTANGBEA METERAI – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”
• Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Pidana Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap “Incraht” – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”