Ulasan Hukum Mengenai Kejahatan Pasar Modal Saham-Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Pasar modal (capital market) merupakan sumber pembiayaan yang banyak diminati para pelaku usaha mauapun investor yang memerlukan tambahan modal. Keberadaan pasar modal juga memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat ketentuan mengenai pasar modal diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (13) memberikan pengertian bahwa “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Bahwa selanjutnya Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana Pasal 1 angka 12 berbunyi: “Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi efek; b. pengelolaan investasi; c. emiten clan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; clan d. lembaga clan profesi yang berkaitan dengan efek.“

Kejahatan pasar modal adalah segala pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pasar modal, baik pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasar modal itu sendiri maupun pelanggaran yang diatur di luar bidang pasar modal, namun perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pasar modal. Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, dimana dalam bidang pasar modal, pelaku tindak pidana nya tidak mengandalkan fisik semata seperti halnya pada tindak pidana pencurian ataupun pembunuhan, namun dalam pasar modal lebih mengandalkan kemampuan untuk membaca bagaimana situasi pasar yang ada dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam Undang-undang Pasar Modal memberikan kategori kejahatan pasar modal, yaitu sebagai berikut :

A. Tindak Pidana Penipuan (Fraud)

Berdasarkan Pasal 22 angka 33 Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dinyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek atau kegiatan pengelolaan investasi, setiap pihak dilarang dengan sengaja baik secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar, mengenai informasi atau fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material dengan maksud:

menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain;
memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek; dan/atau
memengaruhi pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau efek untuk dikelola.

B. Manipulasi Pasar (Market Manipulation)

Selanjutnya dalam Pasal 22 angka 34 Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di penyelenggara pasar sebagai berikut:

transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan;
penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu. Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/atau
tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan efek.

B. Perdagangan orang dalam (insider trading)

Sebagaimana dalam Pasal 95 Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Setiap pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp150 miliar.

Selanjutnya jika mengalami kerugian akibat saham gorengan, maka Pasal Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Mengatur mengenai pihak-pihak yang mengalami kerugian karena saham “gorengan” dapat menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Demikian semoga bermamfaat.

Dasar Hukum:

Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details