TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA- – “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sesuai Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Baca juga artikel di bawah ini:

TAHAPAN-TAHAPAN PENANGANAN PERKARA DI PERSIDANGAN :

Proses berpekara di Peradilan TUN pada intinya melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan
Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986)
Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)

Pembacaan JAWABAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986): Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
R E P L I K (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986): Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus saksaina oleh Hakim.
D U P L I K (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986): Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
PEMBUKTIAN (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986): Yang dapat dijadikan Alat bukti dalam Persidangan adalah sebagai berikut :

surat atau tulisan;
keterangan ahli;
keterangan saksi;
pengakuan para pihak;
pengetahuan Hakim.

KESIMPULAN (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986): Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
P U T U S A N (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986):

Pembacaan PUTUSAN (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Materi Muatan Putusan (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Kepala Putusan Yang Berbunyi : ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa;
Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas;
Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa;
Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan;
Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara;
Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Gugatan Ditolak;
Gugatan Dikabulkan;
Gugatan Tidak Diterima;
Gugatan Gugur.

Demikian tips hukum ini, semoga bermaamfaat.

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA-“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners”TAHAPAN PENANGANAN PERKARA TATA USAHA NEGARA-

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details