Ulasan Mengenai Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Serta Perbedaannya Dengan Kepalititan-“Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”
Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang […]