Mengenal Sang Ketua Mahkamah Agung

Hakim Agung Muhammad Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025 menggantikan M. Hatta Ali yang memasuki masa pensiun pada 1 Mei 2020. Pemilihan ketua MA yang digelar di ruang Kusumah Atmadja ini berlangsung dua putaran. Syarifuddin yang menjadi ketua MA ke-14 ini unggul di putaran pertama dan kedua.

Di putaran pertama Syarifuddin (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) unggul mendapat 22 suara, urutan kedua ditempati Andi Samsan Nganro (Ketua Kamar Pengawasan) yang mendapat 14 suara. Diikuti Sunarto (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial) mendapat 5 suara; Suhadi (Ketua Kamar Pidana) 1 suara; Supandi (Ketua Kamar TUN) 1 suara; dan Amran Suadi (Ketua Kamar Agama).  

Di putaran pertama ini terdapat 2 kartu suara tidak sah dan 1 suara abstain. Dengan demikian total suara sah berjumlah 44 suara. Karena belum memenuhi kuorum 50 persen plus 1 suara, maka dilakukan pemilihan putaran kedua. Di putaran kedua Syarifuddin kembali unggul mendapat 32 suara (69,57 persen) dari pesaingnya Andi Samsan Nganro yang tetap mendapat 14 suara (30,43 persen) dengan 1 suara abstain (M. Hatta Ali).

Lahir di Baturaja, Sumatera Selatan pada 17 Oktober 1954, M. Syarifuddin mengawali kariernya di dunia peradilan sebagai CPNS Calon Hakim pada 1981. Karier sebagai pengadil dirintis di Pengadilan Negeri (PN) Kutacane pada 1984. Pada akhir tahun 1990, ia dirotasi ke PN Lubuk Linggau hingga tahun 1995. Dua tahun kemudian, Syarifuddin berpindah tugas menjadi hakim di PN Pariaman (1997).  

Pada 1999, ia kembali dirotasi menjadi hakim di PN Baturaja. Empat tahun kemudian, Syarifuddin dipromosi sekaligus “hijrah” ke Ibu Kota menjadi hakim PN Jakarta Selatan (2003). Dua tahun berkarier di PN Jakarta Selatan mengantarkan Syarifuddin pertama kalinya menjadi pimpinan pengadilan, Wakil Ketua PN Bandung pada 2005-2006. Tak lama kemudian, di pengadilan yang sama, ia diberi kepercayaan sebagai Ketua PN Bandung pada 2006 hingga 2011.

Sejak 2011, kariernya terus menanjak hingga mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, penyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan MA. Jabatan eselon I ini diembannya hingga terpilih menjadi hakim agung pada tahun 2013.

Dua tahun kemudian, Syarifuddin dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA (2015). Kurang dari setahun menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan, ia terpilih secara demokratis sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada “Pemilu MA” yang dilaksanakan pada 14 April 2016. Dia menggantikan Prof Mohammad Saleh yang purnabhakti pada 1 Mei 2016.

Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini akan segera dilepas meski periode jabatannya masih tersisa hingga tahun 2021 lantaran terpilih menjadi Ketua MA menggantikan M. Hatta Ali. Kini, Syarifuddin menjadi orang nomor 1 di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia hingga usia 70 tahun pada 17 Oktober 2024 mendatang.


Di luar karier sebagai hakim, sejak 16 Desember 2019, M. Syarifuddin dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni UII Yogyakarta periode 2019-2024, menggantikan Mahfud MD sebagai Ketua Umum IKA UII selama dua periode. Dia didampingi Advokat Ari Yusuf Amir sebagai Sekjen IKA UII.  

UII Yogyakarta didirikan pada 8 Juli 1945 di Jakarta sebelum akhirnya berpindah ke Yogyakarta. Sejumlah tokoh dikenal “jebolan” dari UII Yogyakarta. Diantaranya Ketua MK periode 2008-2013 yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD; mantan Ketua KY sekaligus pimpinan KPK Busyro Muqoddas; Hakim Agung selama lebih dari 18 tahun yang kini menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar. 

Usai terpilih, Menkopolhukam Mahfud MD mengucapkan selamat atas terpilihnya M. Syarifuddin sebagai Ketua MA. “Turut bergembira dan mengucapkan selamat kepada sahabat sealmamater saya di UII, Dr Syarifuddin yang pada hari ini terpilih menjadi Ketua MA, menggantikan Dr M. Hatta Ali. Semoga dapat melanjutkan reformasi dunia hukum dan peradilan,” kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Senin (6/4/2020).

Saat memberi sambutan, Syarifuddin berkomitmen inovasi yang telah dilakukan pimpinan MA sebelumnya dapat ditingkatkan dengan pola-pola perubahan untuk kemajuan badan peradilan. Untuk mencapai itu, ia meminta semua hakim agung bersatu padu, kerja keras, bekerja sama mewujudkan badan peradilan yang agung sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.  
Secara khusus, dia menyampaikan apresiasinya kepada Yang Mulia M. Hatta Ali yang telah dinobatkan menjadi Bapak Pembaharuan Bangsa, khususnya untuk lembaga peradilan MA dan peradilan di bawahnya yang telah memberi kemajuan dan perubahan luar biasa. “Tentu harus kita teruskan dan kita wujudkan semua kebijakan di kepemimpinan MA sebelumnya dengan lebih baik lagi.” katanya.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

  1. KABAR GEMBIRA TELAH DIBUKA: PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) ANGKATAN IX ANGKATAN 2020 DPC PERADI BANDUNG BEKERJASAMA DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
  2. Nikson Kennedy Marpaung, S.H, M.H, CLA
  3. LIDOIWANTO SIMBOLON, SH
  4. Priston Tampubolon, S.H
  5. INILAH DAFTAR ALAMAT DPC PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) SELURUH INDONESIA
  6. SEJARAH HUKUM PIDANA INDONESIA
  7. Inilah Biografi Lengkap 7 Presiden Republik Indonesia Dari Dari Indonesia Merdeka Hingga Saat Ini
  8. Kabar Gembira, Ayo Ikuti Webinar Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) Bandung
  9. Ulasan Lengkap Tentang Dasar Hukum Pengangguhan Penahanan
  10. Profil Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
  11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Intelijen Republik Indonesia
  12. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Negara Penerima Kerja
  13. Bagaimana Cara Mendirikan PT (Persero)
  14. Ketentuan-Ketentuan Hukum Dalam Bahasa Inggris
  15. Sejarah KUHP Di Indonesia
  16. TEORI-TEORI PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN
  17. TUJUAN HUKUM PIDANA
  18. MACAM-MACAM SANKSI PIDANA DAN PENJELASANNYA
  19. MENGENAL BUDAYA BATAK, DALIHAN NA TOLU DAN PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK TOBA SERTA TATA CARA PELAKSANAAN PERKAWINANNYA
  20. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
  21. ADVOKAT ADALAH PENEGAK HUKUM, APA KATA HUKUM ???
  22. APA SAJA HAK – HAK ANDA DAN APA SAJA MEMBERI HUKUM YANG DILALUI KETIKA MENGHADAPI MASALAH HUKUM DALAM PERKARA PIDANA BAIK DI KEPOLISAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG
  23. BIDANG PERLINDUNGAN & PEMBELAAN PROFESI ADVOKAT DPC PERADI BANDUNG
  24. Rekomendasi Objek Wisata Terbaik Di Provinsi Jawa Barat
  25. Profil Purnawirawan Walikota TNI AD Muhammad Saleh Karaeng Sila
  26. Dampak Covid-19 Bagi Perusahaan Dan Imbasnya Bagi Karyawan
  27. Penasaran, Apa Sih Arti Normal Baru Dalam Pandemi Copid-19
  28. Info Kantor Hukum Kota Bandung & Cimahi
  29. TUJUAN PEMIDANAAN DAN TEROI-TEORI PEMINDANAAN
  30. TEORI-TEORI PEMIDANAAN
  31. Informasi Daftar Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Seluruh Indonesia
  32. 8 Pengacara Batak Paling Terkenal di Indonesia Yang Bisa Dijadikan Inspirasi
  33. Dafar Nama Perusahaan Di Kota Bandung
  34. DAFTAR PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SELURUH INDONESIA
  35. Daftar Kantor Pengacara Di Bandung
  36. Daftar Nama dan Alamat Perusahaan BUMN di Bandung dan Jakarta
  37. Bagaimana Proses dan Perbaikan Penyelesaian Perkara Pada Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Dikepolisian?
  38. Upaya Hukum Terhadap Sertifikat Yang Tidak Dapat Diserahkan Bank atau pengembang Kepada Pemegang Cessie Yang Baru.
  39. Bagaimana Cara Pengajuan Penundaan Pembayaran dan Keringanan Hutang Ditengah Pandemi Covid-19
  40. Cara dan Prosedur Melaporkan Tindak Pidana Di Kepolisian
  41. Apakah Suatu Ketentuan Hukum Boleh Bertentangan Dengan Hukum Diatasnya? Bagaimana Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
  42. RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Harus Lindungi Hak-Hak Pekerja / Buruh
  43. Apa Syarat Agar Dapat Diterima Perusahaan Pailit?
  44. Cara Membedakan Penipuan dan Penggelapan
  45. SEMA NO. 02 TAHUN 2020 MENGENAI LARANGAN MEREKAM DAN PENGAMBILAN FOTO DI RUANG SIDANG PENGADILAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM
  46. Bagaimana Tata Cara Mendirikan Perusahaan
  47. Apakah Rakyat Berhak Melakukan Penambangan Menurut Hukum?
  48. Bolekah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Emas dan Batubara Diberikan Hak Atas Tanah?
  49. Cara meminta Surat Keuputsan TUN Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)
  50. Cek Kosong Apakah Pidana Atau Perdata

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *