Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: 3 Tips Pembuatan Kontrak Bisnis Yang Baik Dan Benar

/ Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partners: 3 Tips Pembuatan Kontrak Bisnis Yang Baik Dan Benar / By adminwebsite 2020

Kekuatan Hukum Perjanjian Kontrak Bisnis

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Perjajian/kontrak merupakan elemen penting dalam suatu hubungan bisnis. Bila kontrak dibuat dengan tidak teliti atau asal-asalan, maka akan sangat merugikan anda di kemudian hari bila terjadi perselisihan.

Baca juga artikel ini:

Banyak terjadi masalah bisnis yang diawali dengan suatu niat yang baik tapi berujung perselisihan sebab antara sesama rekanan bisnis tidak sepaham terkait kontrak yang mereka buat. Tentu tidak ada yang ingin berselisih, tapi tak bisa dipungkiri perselisihan bisa saja terjadi. Oleh karena itu untuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan pun kalau pun berselisih maka perlu dibuat aturan main yang jelas dan pasti bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

Oleh karena itu, sebagai advokat dan konsultan hukum yang sudah banyak membuat perjanjian bisnis, saya akan membagikan tips dalam pembuatan kontrak bisnis yang baik dan benar sehingga bisa anda gunakan bila anda hendak membuat perjanjian atau kontrak dengan rekan/partner bisnis anda. Paling tidak ada 3 tips yang harus dipahami sebagai berikut:

I. Istilah Definisi Harus Dibuat Jelas

Di dalam kontrak biasanya diatur definisi dari setiap kata-perkata. Misal, bisnis jual beli, disitu diatur mengenai penyerahan. Kapan suatu barang dianggap telah diserahkan atau tidak. Penyerahan ini penting didefinisikan secara jelas agar masing-masing pihak tahu sebatas apa tanggung jawabnya. Apabila barang yang dikirim ternyata mengalami rusak saat perjalanan, apakah kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab si pembeli atau si penjual. Nah, ini yang harus dibuat jelas.

Misalnya, harus diatur definisi “penyerahan barang adalah dianggap telah diserahkan pada saat barang diterima oleh pembeli yang dibuktikan dengan tanda terima”. Bila diatur definisi tersebut di dalam kontrak maka jelas, bila terjadi kerusakan barang sebelum diterima oleh pembeli yang dibuktikan dengan tanda terima maka atas kerusakan barang tersebut masih menjadi tanggungjawab penjual.

Konsep ini berlaku juga bagi istilah-istilah lain. Intinya, setiap istilah di dalam kontrak harus dibuat definisi yang jelas dan konkrit. Jangan sampai tidak, karena akan jadi multitafsir (banyak penafsiran) atas satu kata, yang membuat perselisihan.

II. Pilih Perspektif Yang Menguntungkan Posisi Anda

Dalam membuat kontrak harus gunakan persepektif/sudut pandang yang menguntungkan posisi anda. maksudnya, jangan sampai ada pasal-pasal yang tidak jelas dan justru merugikan posisi anda. Setidaknya pastikan pasal-pasal di dalam perjanjian itu menguntungkan anda atau setidaknya tidak merugikan anda dengan berlakunya pasal-pasal tersebut.

Misal, posisi anda sebagai orang yang berutang (debitur) dan disepakati bahwa anda harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada peminjam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, bila lewat dari 30 (tiga puluh) hari maka anda dinyatakan wanprestasi/ingkar janji..

Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan “hari”..? hari kerja atau hari kalender ? dan sebagai debitur lebih untung mana hari kalender atau hari kerja?

Tentu hari kerja akan lebih menguntungkan bagi orang yang berutang (debitur) karena Anda akan punya waktu yang lebih lama sebab hari sabtu dan minggu tidak dihitung sebagai hari kerja. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang meminjamkan uang (kreditur) tentu hari kalender akan lebih menguntungkan sebab waktu pelunasan utang akan lebih singkat.

III. Klausul Penyelesaian Sengketa Harus Dibuat Jelas Dan Tegas

Di dalam perjanjian akan ditemukan pasal terkait penyelesaian sengketa. Tak jarang diatur klausul “apabila terjadi penyelesaian sengketa maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan atau arbitrase”

Klausul semacam ini perlu dihindari karena tidak jelas. Sebab masih terbuka ruang perdebatan apakah mau diselesaikan di pengadilan atau arbitrase. Sehingga tidak jelas mana yang harus ditempuh.

Baiknya cukup di atur salah satu saja. Misalnya apabila terjadi penyelesaian sengketa maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan.” Jadi tegas-tegas saja. Agar supaya isi pasal itu bisa dilaksanakan dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran lagi. Jadi bila harus terjadi sengketa maka pihak yang akan menuntut langsung saja ajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta selatan.

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

Sumber: konsultanhukum