Kantor Pengacara Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – A Marpaung, S.H. M.H. & Partners: Kantor Pengacara “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners” adalah Kantor Hukum yang didirikan tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat baik perusahaan maupun perorangan yang memiliki kemampuan dengan lisensi menangani beragam persoalan hukum di seluruh wilayah Indonesia.Dengan adanya komitmen kuat serta tanggung jawab yang besar dalam menangani aneka ragam persoalan hukum, menjadikan “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners” mendapatkan kepercayaan dari berbagai kalangan masyarakat. Selengkapnya Klik Di Sini: Lawyer Andri Marpaung, S.H.: Pentingnya Memahami Tenggang Waktu (Tempus Delicti) Dalam Penanganan Pembebasan Harta Kekayaan Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

“Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners yang memiliki pengalaman dan mendedikasikan diri untuk membantu klien mencapai tujuannya. Kami membantu klien kami untuk mencapai tujuan utama mereka dengan memberikan berbagai saran strategi, dukungan kreatif dan respon yang cepat sepanjang waktu. Kami juga percaya bahwa masalah hukum yang rumit tidak selalu menuntut solusi rumit, tetapi mereka pasti menuntut kreativitas dan kerjasama dari kantor pengacara/konsultan hukum yang menguasai berbagai bidang hukum. “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H. & Partners adalah merupakan sebuah Kantor Hukum, Law Firm, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, lawyer menangani kasus sengketa pertanahan, corporate, dan berbagai kasus hukum lainnya seperti :

Contact

Pengacara Hukum Perdata

Hukum Perdata berorientasi pada hubungan eksklusif yang dimiliki antar perseorangan maupun masyarakat dengan sebuah perusahaan. Titik fokus Hukum Perdata terletak pada kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi (Pengingkaran Janji) yang sebagian besar terkait dengan litigasi. Pengacara Hukum Perdata hadir sebagai pihak ketiga yang berperan untuk:

Memberikan pengarahan kasus terhadap klien dan mengklasifikasikan jenis kasus
Mendampingi klien dalam persidangan di Pengadilan
Menangani gugatan yang bersinggungan dengan pencemaran nama baik
Memastikan sidang terlaksana secara adil dan tanpa kecurangan

Pengacara Hukum Pidana

Berkaitan erat dengan tindakan kriminal dalam negara, Pengacara Hukum Pidana memberikan jasa atau layanan hukum untuk kasus pembunuhan, penganiayaan, pemalsuan dokumen, pencurian, narkoba, penggelapan dan sebagainya. Sebagai pihak ketiga, Pengacara Hukum Pidana dapat menjadi seorang pembela untuk korban maupun terdakwa. Untuk menangani kasus pidana, Pengacara Hukum Pidana mengambil peran sebagai berikut:

Tips dan Info Hukum

Mendampingi korban, terdakwa, maupun tersangka sebagai klien dalam setiap proses persidangan dan penyelidikan
Menjamin hak-hak klien terpenuhi
Melakukan sebuah tindakan pembelaan pada klien agar klien merasa terlindungi dan aman
Secara spesifik dalam Restorative Justice atau tindakan pengganti kerugian korban, pengacara mendorong terjadinya proses rekonsiliasi yang damai tanpa menghilangkan hak klien

Pengacara Perusahaan

Berlandaskan Hukum Korporasi, corporate lawyer atau Pengacara Perusahaan merupakan jenis pengacara di Indonesia yang bergerak dalam bidang hukum bisnis dan berporos pada aktivitas perusahaan. Pengurusan hak cipta, hak paten, pembuatan lisensi, dan berbagai perizinan adalah kasus yang kerap ditemui oleh Pengacara Perusahaan. Akan tetapi, kebutuhan perusahaan tidak terbatas pada perkara-perkara tersebut saja. Maka, Pengacara Perusahaan memiliki tugas untuk:

Team Kami

Pembentukan dan pembubaran korporasi
Pemenuhan kebutuhan merger dan akuisisi perusahaan
Mengurus arsip mengenai saham dan obligasi
Pembuatan kontrak kerja pegawai

Pengacara HAKI

Sesuai dengan pemberitahuan yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua jenis, hak cipta dan hak kekayaan industri. Kenyataannya, individu maupun sekelompok orang yang menciptakan sebuah produk acapkali mendapatkan proteksi yang minim sehingga mengarah pada terciptanya sebuah perkara. Pengacara Hak Atas Kekayaan Intelektual kemudian hadir sebagai mediator antara pihak penghasil Kekayaan Intelektual dengan pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal HAKI, sebagai tindakan antisipasi dan perlindungan. Secara spesifik, jenis Pengacara HAKI memiliki beberapa tugas:

#rekomendasipengacaraperusahaan,#rekomendasiadvokatperusahaan, #rekomendasilawyerperusahaan, #rekomendasikuasahukumperusahaan,#rekomendasilegalperusahaan, #rekomendasikantorhukumbisnis, #pengacaragoogle, #jasapengacaraperusahaan, #pencariankantoradvokat, #lawyertiktok, #rekomendasipengacara, #rekomendasilawyer, #beranda, #pengacaratrendingdibandung, #pengacaratrendingdicimahi,#pengacaratrendingdibandungbarat,#lawyerlagiviraldibandung, #pengacaralagiviraldicimahi, #pengacarapalingbanyakdicari, #pengacaratanah, #pengacarashm, #aktivitaslawyer, #caripengacaradigoogle, #pengacarapalingtop, #googletrend, #googletrending,

Mendaftarkan HAKI kelompok atau personal kepada Direktorat Jenderal HAKI
Mempertahankan segala bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak terkait
Memberikan jasa pelayanan kasus mengenai persengketaan hak cipta dan hak kekayaan industri yang berhubungan dengan HAKI

Pengacara Hukum Keluarga

Pengacara Hukum Keluarga menjadi jenis pengacara di Indonesia yang telah menjamur sejak dahulu hingga sekarang. Berfungsi sebagai pemberi jasa dan bantuan hukum dalam lingkup permasalahan keluarga, Pengacara Hukum Keluarga berkutat pada kasus yang berhubungan dengan relasi suami, istri, anak, dan segala hak-hak yang terdapat di dalamnya. Perceraian, KDRT, perselisihan anggota keluarga, hak asuh anak, merupakan contoh kasus yang ditangani. Berdasarkan jumlah perkara, Pengacara Hukum Keluarga lebih sering berjumpa dengan kasus perceraian dan hak asuh anak. Berikut beberapa tugas pengacara dalam menangani perceraian dalam negeri:

About

Membantu dalam mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
Membuat surat gugatan cerai
Mengarsip segala bentuk dokumen dan mengurus akta cerai
Mempersiapkan saksi di dalam sidang
Mengumpulkan bukti penyebab perceraian
Membantu dalam menangani hak asuh anak

Pengacara Pajak

Berurusan dengan perpajakan merupakan sesuatu yang penuh akan resiko, maka Pengacara Pajak hadir untuk memberikan layanan hukum terkait dengan bidang perpajakan dan segala sengketa yang terjadi. Akan sangat berbahaya jika seseorang memberikan gugatan perihal sengketa pajak yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian kebijakan perpajakan tanpa adanya Pengacara Pajak. Sehubungan dengan kelancaran persidangan sengketa pajak, Pengacara Pajak memberikan beberapa layanan usaha jasa. Secara spesifik, berikut tugas dan fungsi Pengacara Pajak:

Menghadirkan klien dalam sidang di Pengadilan
Mendampingi dan mewakili klien
Mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam sidang di Pengadilan
Memastikan adanya pemenuhan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh klien

Pengacara Kepailitan

Secara definitif, kepailitan adalah sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan niaga yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman uang kepada kreditur pada waktu yang ditentukan. Saat perusahaan ditetapkan terkena pailit, maka dibutuhkan Pengacara Kepailitan untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi.

#rekomendasipengacaraperusahaan, #pencarianpengacara, #pencarianlawyer, #pencarianadvokat, #sarankantorhukum, #saranpengacaraterbaikdibandung, #pencariankuasahukum, #pencarianbantuanhukum, #pencarianjasapengacara, #pencarianlembagabantuanhukum, #pencarianlayananhukum, #kotabandung,#pengacaralagiviral, #trendingpengacara, #pengacarahariini, #kabupatenbandung, #kotacimahi, #kabupatenbandungbarat, #rekomendasipengacaradijabar, #kantorhukumterbaikdibandung, #kasushariini, #saranjasahukum, #mencaripengacara, #lagibutuhjasapengacara,

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Pengacara Kepailitan mengambil andil yang besar dalam perkara ini. Pelayanan yang diberikan Pengacara Kepailitan antara lain:

Pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga
Penyelidikan dan pengumpulan bukti permohonan kepailitan
Penunjukan kurator sementara
Pengajuan pengubahan syarat penangguhan eksekusi kepailitan

Pengacara Kepailitan termasuk salah satu jenis pengacara di Indonesia yang memiliki berbagai syarat dalam proses kualifikasi. Calon pengacara diharapkan dapat menguasai (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan hukum kebendaan, (2) menguasai hukum ketenagakerjaan, (3) pemahaman akuntansi dan perpajakan, serta (4) pemahaman proses PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengacara Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan lingkungan, Pengacara Lingkungan Hidup memiliki spesialisasi pada wilayah Sumber Daya Alam dan segala aspek di dalamnya. Sumber Daya Manusia yang dalam kasus ini adalah masyarakat lokal merupakan klien yang seringkali berhubungan dengan Pengacara Lingkungan Hidup. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan pembangunan perusahaan ilegal adalah contoh konkret dari permasalahan yang terjadi dalam aspek lingkungan. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik besar yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, Pengacara Lingkungan Hidup memberikan bantuan hukum kepada dua pihak melalui beberapa layanan, yaitu:

Mendampingi dan memediasi kepentingan antara klien dengan Kementerian Perumahan, Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan
Memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait lingkungan hidup kepada klien
Mendaftarkan dan membuat Pengajuan Izin Lingkungan mengenai pembangunan perusahaan
Memastikan setiap pihak mematuhi undang-undang dan segala peraturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup

Pengacara Kepentingan Publik

Berdasarkan prinsip ubi societas ibi jus, yang berarti dimana ada masyarakat di situ ada hukum, Pengacara Kepentingan Publik membaur dengan warga untuk menangani masalah yang terdapat dalam ranah publik. Mendedikasikan diri kepada perkara yang dialami oleh orang kurang mampu, sebagian besar Pengacara Kepentingan Publik bergerak pada organisasi nirlaba yang tidak mengarah kepada keperluan materiil atau kepentingan pribadi. Menilik dari tujuan mulia yang diterapkan oleh Pengacara Kepentingan Publik, maka jasa yang ditawarkan meliputi:

Pendampingan masyarakat adat dan warga lokal dalam mendampingi kasus hukum
Menghadirkan sebuah sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk memberikan pendapat terkait dengan kasus yang relevan
Pengajuan judicial review atau uji materiil terhadap peraturan yang mengancam keberadaan Pengacara Kepentingan Publik dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengacara Ketenagakerjaan

Pondasi dari tugas dan fungsi Pengacara Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 yang merupakan perbaikan dari Hukum Ketenagakerjaan. Dalam regulasi dan ketentuan baru yang berlaku, hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha telah memiliki pasal masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan dapat terjadi dan menghasilkan sebuah sengketa ketenagakerjaan. Pengacara Ketenagakerjaan muncul sebagai sarana mediasi agar perkara mengenai UMR, PHK, dan perselisihan kepentingan dapat diselesaikan secara adil dan bijak. Dalam andilnya untuk menyelesaikan persengketaan, Pengacara Ketenagakerjaan bertugas sebagai:

Pemberi layanan terkait perundingan bipartit, tripartit, atau PHI;
Pemberi bantuan dalam mengklaim gaji pekerja;
Pelindung dalam naungan hukum terkait diskriminasi pekerja dan penyelesaian kasus pelanggaran UMR.

Pengacara Hukum Tata Usaha Negara

HTUN atau Hukum Tata Usaha Negara adalah norma yang menentukan tingkah laku alat perlengkapan tata usaha negara dalam melakukan tugas yang diberikan. Jika terdapat sebuah keputusan atau kebijakan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan kaidah, maka sengketa dengan mudah akan muncul ke permukaan.

Law Firm Dr. Iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. M.H.& Partners

Penyelesaian sengketa dalam perkara HTUN ditangani oleh Pengacara Hukum Tata Usaha Negara. Tugas dan fungsi utama yang dimiliki oleh para Pengacara HTUN antara lain:

Menangani sengketa TUN untuk mengupayakan terpenuhinya hak-hak seorang atau badan hukum terkait yang telah dirugikan
Memberikan bantuan hukum dalam bentuk penyelesaian sengketa administratif, pembelaan kebijakan, maupun pengajuan gugatan
Memberikan nasihat hukum kepada pihak terkait mengenai hukum administratif yang berhubungan dengan regulasi pemerintah

Pengacara Imigrasi

Destinasi wisata yang indah dan kekayaan alam menjadi daya tarik turis untuk datang dan menjelajahi berbagai pulau di NKRI. Meskipun sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara, regulasi mengenai Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia tidak dapat dibebaskan begitu saja. Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Imigrasi), turis mancanegara maupun lokal yang ingin tinggal tetap memiliki dasar hukum. Maka, salah satu jenis pengacara di Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah Pengacara Imigrasi. Peran utama Pengacara Imigrasi dalam menyelesaikan perkara bidang Imigrasi adalah sebagai berikut:

Mewakili klien pada proses persidangan di Pengadilan;
Menangani deportasi dan litigasi yang kompleks;
Pengajuan pembuatan dan perpanjangan VISA;
Memberikan informasi aktual terkait perubahan dalam Undang-Undang Imigrasi maupun kebijakan negara.

Kantor Pengacara Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. – A Marpaung, S.H. M.H. & Partners