Info Persyaratan CPNS 2023 untuk Posisi Dosen-Asisten Ahli di Kemenkumham

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia membuka dan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2023. Seleksi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

Unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di beberapa daerah yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten. Kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat (Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara).

Pada penyelenggaraan CPNS 2023, Kemenkumham membuka dua posisi yaitu jabatan penjaga tahanan dan jabatan dosen asisten ahli. Bagi lulusan magister ilmu hukum yang tertarik untuk mengisi posisi jabatan dosen-asisten ahli harus memenuhi beberapa persyaratan. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah WNI, maksimal berusia 35 tahun dengan pendidikan Strata 2, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, tindak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, dan Pegawai BUMN/BUMD, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/P3K/TNI/Polri/siswa ikatan dinas pemerintah.

Kemudian, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, bersedia ditempatkan pada unit kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia, dan tidak bertato/tindik. Lalu, perguruan tinggi yang berasal dari dalam negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat tahun kelulusan, dengan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Untuk Perguruan tinggi yang berasal dari luar negeri Strata 2 (S-2) (bukan program studi pendidikan atau syariah) dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Posisi ini juga terbuka bagi pelamar lulusan terbaik dan pelamar penyandang disabilitas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai posisi ini dapat melihat pada laman https://casn.kemenkumham.go.id/.

“Tolong perhatikan setiap persyaratan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kualifikasi yang berbeda. Kalau salah atau tidak sesuai, peserta sendiri yang akan rugi,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. (P) Andap Budhi Revianto, Rabu (20/9), dikutip dari laman Kemenkumham. Andap juga mengingatkan para peserta bahwa seluruh proses seleksi CPNS dan PPPK Kemenkumham tidak dipungut biaya. “Panitia tidak memungut biaya selama proses seleksi. Jangan sampai menjadi korban penipuan dengan modus menjanjikan bisa diterima. Jika ada dugaan penipuan, segera laporkan,” kata Andap._{Dikutip:hukumonline}

Berita Terbaru “Law Firm Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H, M.Hum. – Andri Marpaung, S.H. & Partner’s ”:

Leave a Comment Cancel Reply

Layanan Pelanggan

Contact Details